Anies Paparkan Strategi Benahi Pendidikan Jika Terpilih Jadi Presiden pada 2024

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menjelaskan strateginya untuk menyelesaikan masalah pendidikan.

Hal itu dia katakan saat berkampanye di Kuningan, Jawa Barat.

Awalnya Anies mengatakan soal bagaimana tingkat pendidikan di Kuningan masib kurang. Sebab, saat ini anak-anak di Kuningan rata-rata tamatan SMP.

"Kita menyelesaikannya berbeda-beda untuk daerah yang pada saat ini banyak putus sekolah. Di tingkat menengah, maka didorong penambahan ruang kelas, penambahan unit sekolah, dan guru," kata Anies, Sabtu (9/12/2023).

Hal itu dilakukan agar para murid atau siswa di Kuningan bisa menuntaskan sampai pendidikan selesai.

Sementara untuk pendidikan tinggi atau strata 1, Anies menyebut upaya alokasi anggaran.

"Mengalokasikan anggaran yang besar agar perguruan tinggi bisa berkonsentrasi dengan pengajaran dan penelitian daripda konsentrasi untuk mencari pembiayaan bagi operasionalnya," pungkasnya.

Tak hanya di Kuningan, Anies juga bicara bagaimana negara perlu memberi perhatian besar ke pendidikan saat berkampanye di Bandung Barat.

Dalam kunjungannya tersebut, menyoroti Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah yang kondisi pendidikannya perlu ditangani secara serius.

"47 persen penduduknya lulusan SD, kita ingin penduduk Kabupaten Bandung Barat ini menjadi terdidik," kata Anies di hadapan ribuan pendukungnya.

Selain pendidikan, lanjut Anies, angka kemiskinan juga masih menjadi masalah serius di Kabupaten Bandung Barat.

"Kondisi ini mau dilanjutkan atau dilakukan perubahan? Harga beras yang semakin mahal mau dilanjutkan atau dilakukan perubahan? Anak-anak kita yang pendidikannya rendah mau dilanjutkan atau dilakukan perubahan? Jika kita mau berubah, insya Allah kita bisa menang besar di Kabupaten Bandung Barat," kata Anies.

Tak hanya menyoroti dua hal tersebut, Anies juga meminta pendukung Anies-Cak Imin (AMIN) di Kabupaten Bandung Barat untuk tidak terprovokasi pihak lain.

Adapun hal itu dikarenakan adanya laporan pihak-pihak tertentu yang berupaya mengganggu kegiatannya di Kabupaten Bandung Barat tersebut.