Pilpres 2024
Ketum Dantara Sebut Sosok yang Bisa Percepat Pembangunan Ibu Kota Nusantara
Ibu Kota Nusantara merupakan harapan dan solusi mengatasi isu tenggelamnya Jakarta.
"Kalau yang selalu dikatakan Pak Anies itu IKN sudah jadi UU dan tugas presiden mendatang siapapun itu ya melaksanakan UU kan. Semua program pasti akan dikaji," kata Sudirman, kepada wartawan.
Berikut ulasan Tribunnews.com terkait kritik Anies terhadap proyek IKN era pemerintahan Presiden Jokowi:
Baca juga: Anies Kembali Kritik Pembangunan IKN: Anggaran Besar Tak Digunakan untuk Kebutuhan Mendesak
Nilai Pembangunan IKN Timbulkan Ketimpangan Baru
Sebelumnya, diketahui bahwa Anies sempat mengkritik IKN karena dinilai menimbulkan ketimpangan baru.
Hal tersebut, Anies sampaikan ketika menjawab pertanyaan dari peneliti Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Prof Siti Zuhro yang bertanya kepada Anies soal pembangunan IKN apakah prospektif untuk Indonesia di masa depan.
"Kalau dengan alasan pemerataan, karena itu menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah lainnya" kata Anies, dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Rabu (22/11/2023).
Anies menjelaskan, cara pemerataan yang bisa dilakukan jika pemerintah serius menginginkan adanya pemerataan, seperti kota yang sudah ada saat ini dikembangkan dari kota kecil ke kota skala menengah.
Kemudian, kota skala menengah diberikan program agar bisa berkembang menjadi kota besar.
"Jadi, antara tujuan dan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung, kami melihat ini problem."
"Karena itu ini harus dikaji secara serius, karena tujuan kita Indonesia yang setara Indonesia yang merata," pungkasnya.
Anies Anggap IKN Tak Bermanfaat untuk Rakyat, tapi Aparat Negara
Selain itu, Anies juga mengkritik IKN yang menurutnya hanya bermanfaat untuk aparat negara, bukan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
"Kalau di sini (IKN) yang dirasakan oleh aparat negara yang nanti bekerja untuk negara. Sementara yang kita perlukan negara bekerja untuk rakyat," kata Anies dalam acara Conference on Indonesian Foreign Policy 2023 (CIFP 2023)-FPIC di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (2/11/2023).
Menurut Anies, hal lain yang lebih penting bagi Indonesia adalah mencari dukungan internasional untuk membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Pasalnya, fasilitas pendidikan dan kesehatan itu akan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Sumber: TribunSolo.com
Pilpres 2024
PTUN Tunda Pembacaan Putusan PDIP soal Penetapan Gibran Cawapres, Mahfud Pesimis Bakal Dikabulkan |
---|
VIDEO Pembacaan Putusan Gugatan PDIP Soal Pencalonan Gibran di PTUN Ditunda Jadi 24 Oktober 2024 |
---|
Jubir PTUN: Penundaan Pembacaan Putusan Gugatan PDIP soal Gibran Tak Terkait Pelantikan Presiden |
---|
Hakim Sakit, PTUN Tunda Baca Putusan Gugatan PDIP hingga Setelah Pelantikan Prabowo-Gibran |
---|
BREAKING NEWS PTUN Tunda Pembacaan Putusan PDIP Gugat KPU soal Penetapan Gibran jadi Cawapres |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.