Melihat Gagasan Capres-Cawapres, Mengatasi Persoalan Penegakan Hukum di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Persoalan hukum di Indonesia masih meninggalkan momok bagi generasi muda.

Tak sedikit kasus hukum berakhir dengan pertanyaan besar atau tidak memenuhi rasa keadilan publik sehingga milenial menjadi antipati terhadap penegakan hukum.

Isu hukum mengenai penegakan hukum ini dibedah dalam webinar bertajuk 'Adu Gagasan Jubir Milenial Penegak Hukum dan HAM' yang diselenggarakan oleh Apahabar Community, di Sahid Sudiman Center, Jakarta, Kamis (6/12/2023).

Webinar Apahabar Community ini menghadirkan tiga pembicara muda dari masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berkontestasi di Pilpres 2024, Februari mendatang.

Baca juga: Aksi Peringati Hari HAM dan Anti Korupsi, Mahasiswa Sebut Demokrasi Era Jokowi Alami Kemunduran

Juru Bicara Tim Pemenangan Anies-Cak Imin, Pipin Sopian mengatakan pasangan Anies-Cak Imin (AMIN) fokus pada penegakan hukum yang transparan dan akubtabel sehingga penegakan hukum tidak kemudian menjadi momok bagi masyarakat.

"Konsen AMIN adalah penegakan keadilan. Bagaimana penegakan hukum ini bisa dilakukan dengan transparan, akuntabel dan mengayomi. Karena itu kita ingin pendekatan yang lebih humanis, bukan hukum dan penegakan hukum yang menjadi momok yang menakutkan sehingga kita harus mangayomi dan lebih humanis. Jadi keadilan menjadi kata kunci yang ingin dibangun Anis dan Gus Muhaimin," kata Pipin.

Berkaitan dengan itu, tim AMIN berjanji untuk mendampingin masyarakat bila mengalami persoalan hukum, sehingga tidak lagi terjadi diskriminasi yang merugikan masyarakat.

"Kami ingin memberikan perlindungan hukum yang gratis bagi masyaraat yang tidak mampu. Misalnya bagaimana penegakan hukum tidak boleh pandang bulu, tidak boleh ada diskriminasi, dan jangan sampai publik melihat hukum ini hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas," ujar Pipin.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dedek Prayudi menyebutkan bahwa kubu Prabowo-Ganjar menempatkan penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai poin terpenting dan pertama dalam Asta Cita mereka.

Merujuk pada data Setara Institute, Dedek melihat adanya peningkatan dalam indeks penegakan hukum dan HAM sejak pemerintahan Jokowi di 2014 hingga kini, sehingga mereka akan melanjutkan tren tersebut.

"Data dari Setara Institute yang dikeluarkan secara annual, sejak Jokowi menjabat di 2014 indeks kinerja HAM kita terus naik. Pada taun 2022 indeks penegakan HAM ada di 3,2 dari angka 7 secara internasional. Ini berarti ada kenaikan dan masih ada kesempatan untuk memperbaikinya dengan melakukan banyak hal," tuturnya.

Berkenaan dengan itu, Prabowo-Gibran akan berfokus pada penegakan hukum dan HAM dengan memberikan ruang yang luas bagi masyarakat, insan pers dan lembaga masyarakat lain untuk mengawasi dan mengkritisi penegakan hukum secara bertanggung jawab.

"Kita akan mendukung kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas untuk kepentingan publik. Pak Prabowo dan Gibran juga ingin menegakkan mimbar akademik, Jadi nggak hanya sebagai sarana bagi dunia akademi tapi sebagai sarana kebebasan berekspresi para mahasiswa para pelajar dan tidak dibatasi," tukasnya.

Selain itu, mereka ingin menghapus diskriminasi baik itu dilakukan oleh oknum negara kepada masyarakat maupun masyarakat dengan masyarakat. Nantinya setiap kebijakan Prabowo-Gibran juga berisi komponen humanis, inklusif dan gender sensitif. "Jadi setiap kebijakan Prabowo-Gibran mempertimbangkan tiga hal itu," paparnya.

Sementara itu, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jutan Manik mengungkapkan masalah penegakan hukum bagi masyarakat sebenarnya sangat sederhana. Mereka hanya ingin penegakan hukum yang adil.