Pengamat Tanggapi Program Ganjar ‘Satu Desa, Satu Faskes, Satu Nakes’, Apakah Rasional?

Di sisi lain, program tersebut merupakan kelanjutan dari apa yang telah dikerjakan era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Persoalannya kalau di desa itu atau di daerah tertinggal itu, fasilitas kesehatannya yang kurang. Sehingga, saya kira itu program yang menjawab kebutuhan masyarakat di desa yang akses fasilitas kesehatannya memang sangat minim" tutur Saidiman.

Prabowo-Gibran Bagi Susu Gratis

Di sisi lain, pasangan Prabowo-Gibran membuka kampanye perdana dengan berbagi makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah serta pesantren.

Pembagian itu dilakukan melalui Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya juga memberikan bantuan gizi untuk anak dan ibu hamil secara serentak di seluruh Indonesia.

"Hari ini, kita akan mulai Gerakan Sosialisasi Program Makan Siang Gratis untuk Anak Sekolah, dan Bantuan Gizi Serentak untuk Anak dan Ibu Hamil. Secara serentak di seluruh Indonesia, mulai dari nasional oleh TKN, dan di daerah di masing-masing TKD (Tim Kampanye Daerah),” kata Rosan di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan (28/11/2023).

AMIN Kaji Program Rumah DP 0 Rupiah

Sementara, pasangan AMIN tengah mengkaji program rumah down payment (DP) nol rupiah untuk dibawa ke tingkat nasional.

Hal tersebut sesuai beriringan dengan visi Anies untuk memberikan kemudahan masyarakat akses rumah.

"Jadi DP nol rupiah itu kan memang bisa saja kita ejawantahkan ke skala nasional," kata Jubir Timnas AMIN Usamah Abdul Aziz di Rumah Perubahan, Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Usamah mengatakan, rumah DP nol rupiah itu memudahkan untuk pengurangan DP-nya.

"Yang biasanya memang berat untuk membayar DP yang besar dinolkan dengan bantuan dari pemerintah. Nanti memang bisa dielaborasi, kita akan masih kaji lagi ke depan," ujarnya.

Anies juga berjanji pihaknya akan mengubah regulasi kredit pemilikan rumah (KPR) dipermudah bila terpilih menjadi presiden di 2024.

Menurut Anies, saat ini aturan KPR sangat rumit dan berpihak kepada pekerja sektor formal.