Kampanye Dimulai, Komnas HAM Minta Relawan Paslon Pantau Proses Pemilu hingga Penghitungan Suara

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Relawan pasangan calon presiden-wakil presiden peserta Pemilu 2024 diminta untuk aktif ikut pantau pelaksanaan atau proses tahapan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan langsung oleh Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi bersamaan dengan mulai masuknya masa kampanye Pemilu 2024 (Pilpres dan Pileg) pada 28 November 2024.

Pramono menyatakan, pemantauan proses pemilu itu juga termasuk bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh Undang-undang.

"Masyarakat dan relawan harus aktif dalam memantau proses pemilu dari mulai kampanye hingga penghitungan suara," kata Pramono saat hadir dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) relawan Ganjar-Mahfud se-Jawa di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Kata Pramono mengatakan, pengawasan tahap awal yang harusnya dilakukan yakni dengan memastikan masyarakat yang sudah memenuhi syarat pemilih telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Dirinya mengatakan, setiap warga bisa mengingatkan kepada kolega atau kerabatnya di lingkungan rumah untuk memastikan DPT tersebut.

"Aktif memobilisasi warga untuk mengecek DPT dan lapor jika ada yang ingin pindah DPT atau kalau mau pindah memilih ke KPU atau Bawaslu," kaya dia.

Selanjutnya, Pramono mengatakan, relawan dan masyarakat juga harus memastikan warga yang terdaftar di DPT mau datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pencoblosan.

Sebab kata dia, jika terdaftar dalam DPT saja belum dapat terpenuhi haknya jika pada saat pencoblosan tidak hadir ke TPS.

Baca juga: Hasil Survei Elektabilitas Terbaru Capres-Cawapres, Anies di Bawah Bayang-bayang Ganjar dan Prabowo

Lebih jauh, seluruh relawan juga kata dia harus berperan memantau proses penghitungan suara.

Pemantauan terhadap perolehan suara itu dinilai sangat penting, untuk menjamin pemilu yang jujur dan adil.

"Pokonya mulai dari TPS diminta datanya, secara berjenjang, biar nanti pas di KPU selaras semuanya," kata dia.

Di akhir, Pramono mengingatkan untuk setiap relawan tidak menggulirkan isu yang mengandung Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

Tak hanya itu, Pramono juga menyatakan, relawan tidak boleh mengedarkan berita palsu atau hoaks yang berpotensi memecah belah bangsa.