Sindir Penilaian Ganjar soal Penegakan Hukum, PKS: Kritikan Kami Objektif Bukan karena Kecewa

"Saya tidak mau menilai hati orang. Tapi kalau jujur, kenapa dia (Ganjar) baru bilang begitu?" tanya Jazuli.

Baca juga: Dasco Respons Ganjar yang Beri Nilai 5 Penegakan Hukum di Era Jokowi: Di Situ Kan Ada Pak Mahfud

Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, justru mempertanyakan terkait kemurnian penilaian tersebut.

Sejatinya, penilaian dari Ganjar itu diserahkan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

"Saya belum tahu apakah itu evaluasi pribadi atau evaluasi tim pemenangan nasional-nya Ganjar-Mahfud."

"Karena kalau saya lihat juga di situ kan ada Pak Mahfud sebagai penanggungjawab Polhukam," kata Dasco di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu pun mempertanyakan penilaian tersebut apakah murni penilaian pribadi Ganjar atau justru penilaian dari tim pemenangan.

"Sehingga nanti beliau (Mahfud MD) silakan (sampaikan)."

"Saya nggak mau berkomentar lebih banyak karena belum tahu apakah itu kebijakan, apakah evaluasi personal, atau dari tim evaluasinya," kata Dasco.

Di sisi lain, Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, memiliki pendapat lain.

Ia mengatakan, Ganjar Pranowo pasti memiliki data, sehingga menyebut bahwa penegakan hukum di era Jokowi berada pada angka lima.

"Ya Pak Ganjar menyampaikan hal tersebut pasti mempunyai data yang beliau sampaikan," terang Puan usai bertemu Presiden Jokowi bersama empat ketua parlemen negara anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/11/2023).

Puan menegaskan, penegakan hukum di Indonesia harus berjalan dengan baik dan sesuai koridor.

Ia menambahkan, penegakan hukum di Indonesia tak boleh tebang pilih.

"Yang bisa saya sampaikan adalah bahwa semua penegakan hukum yang ada di Indonesia tentu saja harus berjalan dengan baik sesuai dengan koridornya tanpa membeda-bedakan atau kemudian ada tebang pilih," jelas Puan.

Puan pun berharap, presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pemilu 2024 mendatang dapat menjalankan hukum dengan baik.