Respons TKN Prabowo-Gibran hingga JK soal Ganjar Beri Nilai 5 Penegakan Hukum Era Jokowi

"Sejalan dengan pernyataan Mas Ketum kami Mas Kaesang Pangarep, terkait penilaian buruk dari Pak Ganjar terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi saat ini yang dinilai mengalami kemunduran, ini tentu akan menjadi pecutan dan masukan bagi Presiden Jokowi," ungkap Dedek dalam keterangannya, Minggu.

Ia pun mendoakan Presiden Jokowi dan Menkopolhukam Mahfud MD selalu sehat agar dapat merespons kritik Ganjar dengan kinerja.

"Selanjutnya kami doakan agar Pak Jokowi sebagai Presiden dan Prof Mahfud MD selaku Menkopolhukam RI sehat-sehat terus supaya dapat menjawab kritikan Pak Ganjar dengan kerja-kerja yang lebih baik lagi, agar penilaian terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi dapat makin baik," terangnya.

Baca juga: Hasto Sebut TPN Ganjar-Mahfud Mulai Dapat Tekanan, TKN Prabowo-Gibran: Yang Menekan Siapa?

Kata Jusuf Kalla

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Jusuf Kalla (JK), turut menanggapi pernyataan Ganjar Pranowo.

Jusuf Kalla menyebut, mungkin saja orang-orang sependapat dengan pernyataan Ganjar itu jika melihat suasana yang terjadi akhir-akhir ini.

"Soal hukum ini, ya, seperti yang dikatakan. Kalau di Makassar saya baca, Pak Ganjar mengatakan lima gitu 'kan," ujar JK di kediamannya usai melakukan pertemuan dengan Ganjar, Minggu.

"Saya kira Anda juga mungkin sependapat. Terutama di tengah suasana terakhir ini 'kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan, sangat penting sekali," jelasnya.

Menurut Jusuf Kalla, jika ingin menyambut Indonesia Emas 2045, ada syarat yang mesti dipenuhi.

Adapun syarat itu yakni berlaku adil dan netral.

"Sekali lagi kita ingin menjaga bangsa dan negara ini aman ke depan mencapai tahun 2045 seperti yang diinginkan oleh Pak Jokowi," katanya.

"Tapi syaratnya ialah berlakulah adil, berlakulah netral. Begitu tidak, maka bangsa ini akan mengalami masalah," imbuh Jusuf Kalla.

Pernyataan Ganjar

Ganjar Pranowo memberi skor untuk penegakan hukum di era Presiden Jokowi itu saat menghadiri diskusi interaktif di acara Musyawarah Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11/2023).

Ganjar mengakui, penilaiannya terhadap penegakan hukum di era Jokowi berubah dari 7 hingga 8 hanya menjadi 5.

Dirinya lalu menyinggung soal adanya intervensi dan rakayasa hukum di masa pemerintahan Presiden Jokowi.

"Ketika akur tidak ada kasus kemarin, kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu," kata Ganjar.