Ganjar Pranowo ke JK: Kalau Nanti Dukung Saya Juga Boleh, Pak

Ganjar mengaku tidak membatasi pilihan JK untuk mendukung siapa saja menjadi capres dan cawapres di Pemilu 2024. Namun, katanya, hal itu tetap ia komunikasikan dengan baik dengan JK.

"Kita sudah tahu dan kita bisa. Berkomunikasi dengan baik," ujarnya.

Sementara itu JK mengatakan tidak akan bergabung ke tim pemenangan capres manapun, termasuk TPN Ganjar-Mahfud lantaran dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum PMI.

"Saya ini ketua PMI. PMI itu harus netral jadi tidak bisa menjadi TPN. Hehehe," ucap JK sambil tertawa kecil.

Tidak Mungkin Indonesia Emas 2045 Berjalan Baik, Kalau Hari Ini Tidak Baik

JK juga menyebut Pemilu 2024 adalah penentu cita-cita Generasi Emas 2045. Pemilu 2024 yang berlangsung adil akan berbuah hasil baik di 2045.

Baca juga: Jusuf Kalla: Tidak Mungkin Indonesia Emas 2045 Berjalan Baik, Kalau Hari Ini Tidak Baik

Dari itu, JK mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga aparat-aparat negara agar menjalankan pemilu secara baik, menjunjung netralitas.

“Sekali lagi, kita ingin menjaga bangsa dan negara ini aman ke depan mencapai tahun 45 (Indonesia emas) seperti yang diinginkan Pak Jokowi. Tapi syaratnya ialah berlaku lah adil, berlaku lah netral, begitu tidak, maka bangsa ini akan mulai masalah,” kata JK.

JK berharap dalam situasi seperti saat ini, menuju Pemilu 2024, peranan aparat pemerintah – meliputi kepolisian, TNI, dan seluruh aparat negara — betul-betul melaksanakan Pemilu secara baik dan aman.

”Dengan cara netral. Kenapa? Kita kemukakan netralitas karena sumpah semua pejabat, sumpah semua aparat, selalu berbunyi akan taat kepada Undang-Undang, dan akan melaksanakan segala tugasnya dengan sebaik-baiknya dengan seadil-adilnya,” kata JK.

Baca juga: Reaksi Jusuf Kalla Saat Digoda Ganjar Pranowo Agar Beri Dukungan untuk Capres Nomor Urut 3

Sumpah tersebut, tambah JK, keluar dari semua pejabat saat dilantik. Apabila ada pejabat melanggar sumpah, maka hukuman yang akan didapatkan tidak hanya di dunia, tapi juga akan ditagih di akhirat.

"Jadi, apabila ada pejabat tingkat apa pun, tidak berlaku adil maka dia melanggar sumpah. Dan sumpahnya selalu ada Al-Quran dan Injil, jadi berat sekali hukumannya. Bukan hanya hukuman dunia, tapi akhirat bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu ini tidak sebaik-baiknya dan seadil-adilnya," ujarnya.

JK menegaskan, semua orang boleh berbeda soal pilihan. Tapi mengenai masa depan bangsa itu yang harus jadi perhatian.

“Kita bisa berbeda, berbeda pilihan politik, tapi kita tidak berbeda dalam pilihan negara,” imbuhnya.

"Maka keinginan kita, negara untuk ke depan, juga keinginan Pak Jokowi, bagaimana 2045 baik, tidak mungkin 2045 baik, kalau hari ini tidak baik, kita setuju itu Pak Jokowi, bahwa kita menuju 2045 baik, tapi apabila diberikan contoh yang tidak baik pada tahun 2024, maka akan melahirkan ketidakadilan pada tahun-tahun berikutnya,” ungkap JK.(tribun network/ibr/dod)