Selasa, 30 September 2025

Pilpres 2024

Rapat DPR RI, Polri Sebut Ada Capres-Cawapres di Pilpres 2024 yang Didanai Asing

Melalui rapat Komisi III DPR RI, Polri menyebut adanya pendanaan pihak asing secara rahasia kepada capres dan cawapres dalam Pilpres 2024.

Editor: Daryono
Tribunnews.com/Fersianus Waku
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023). Melalui rapat Komisi III DPR RI, Polri menyebut adanya pendanaan pihak asing secara rahasia kepada capres dan cawapres dalam Pilpres 2024. 

TRIBUNNEWS.COM - Melalui rapat Komisi III DPR RI, Polri menyebut adanya pendanaan pihak asing secara rahasia kepada calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang berkontestasi dalam Pilpres 2024.

Pemaparan tersebut lantas dipertanyakan oleh anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Alhabsy.

Aboe menuturkan, lewat pemaparan Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran pada halaman 35, disebutkan ada kegiatan operasi intelijen asing yang terjadi.

"Disampaikan adanya bentuk kegiatan operasi intelijen asing di Indonesia antara lain memberikan bantuan dana secara klandestin (rahasia) terhadap koalisi capres dan cawapres tertentu, tolong digarisbawahi ini," ungkap Aboe Bakar, Rabu (15/11/2023).

Baca juga: Rapat dengan Kabaharkam Polri, PKS Pertanyakan Isu Operasi Intelijen Asing Jelang Pilpres 2024

Aboe Bakar lantas meminta Polri untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. 

Apakah temuan itu merupakan fakta yang bisa diungkap atau hanya sebagai analisis semata.

Pasalnya, kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS itu, hal tersebut harus dideteksi dan diantisipasi oleh Polri

"Mohon dijelaskan ini sebuah ungkapan fakta bahwa ada capres dan cawapres yang didanai oleh asing? Ataukah semua analisa dari Polri mengenai adanya potensi pendanaan asing, ada enggak? Tolong diberikan penjelasan dalam hal ini," ujarnya.

"Saya pikir ini, ya, pertanyaan mendasar buat kami Fraksi PKS dalam menjelang Pemilu 2024," terang Aboe.

Di sisi lain, Aboe Bakar Alhabsy juga mempertanyakan netralitas Polri dalam ajang Pilpres 2024.

Walaupun telah ada surat telegram Nomor 2407 yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Aboe meminta penjelasan bagaimana penerapan secara langsung di lapangan.

Sekjen DPP PKS Aboe Bakar Al Habsyi.
Sekjen DPP PKS Aboe Bakar Al Habsyi. (Tribunnews/Rahmat W. Nugraha)

"Bagaimana langkah menguasai aturan-aturan internal Polri tersebut?" ucapnya dikutip dari Kompas.com.

"Apakah ada strategi khusus yang diambil oleh Polri untuk menjamin netralitas anggotanya? Nah, ini penting, Pak," terangnya.

Selain itu, Aboe bertanya kepada Fadil apakah dirinya mendapatkan tekanan jelang Pemilu 2024 bergulir.

Sebab, mantan Panglima TNI Andika Perkasa yang saat itu sedang menjabat sebagai KSAD mengaku sempat mendapatkan tekanan ketika Pilpres 2019.

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved