Survei Poltracking Terbaru Ungkap Peta Dukungan Capres-Cawapres Berdasarkan Efek Elektoral Jokowi

Survei nasional tersebut pada akhir Oktober hingga awal November 2023 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling.

Pengambilan data lapangan dilakukan pada 28 Oktober sampai 3 November 2023. 

Sampel survei sebanyak 1.220 responden dengan margin of error +/- 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. 

Klaster survei menjangkau 38 provinsi seluruh Indonesia secara proporsional berdasarkan data jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2024, sedangkan stratifikasi survei adalah proporsi jenis kelamin pemilih. 

Metode sampling representasi seluruh populasi pemilih secara lebih akurat. 

Pengumpulan data dilakukan oleh pewawancara terlatih melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan teknologi aplikasi terhadap responden yang telah terpilih secara acak. 

Setiap pewawancara mewawancarai 10 responden untuk setiap satu desa/kelurahan terpilih.

TKN Prabowo-Gibran: Seluruh Institusi Negara Harus Netral

Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade memandang para pihak yang berkontrstasi dalam Pemilu 2024 harus menciptakan pemilu yang riang dan gembira. 

Menurutnya, semua pihak yang terlibat harus pastikan pemilu ini berjalan secara jujur dan adil.

"Bahwa kita harus memastikan seluruh institusi negara harus netral," kata Andre.

Baca juga: PKS Woro-woro Usung Eks Gubernur NTB Zulkieflimansyah Maju Pilgub DKI 2024

DPR menurutnya bisa digunakan sebagai tempat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemilu.

"Saya sebagai anggota Komisi VI DPR RI juga akan melakukan pengawasan. Bahkan saya sudah mengimbau kepada Menteri BUMN bukan hanya meminta mundur, tapi memecat Direksi dan Komisaris BUMN yang terlibat berkampanye atau mempromosikan capres tertentu," kata dia.

TPN Ganjar-Mahfud: Pemilu Harus Berlangsung Tanpa Campur Tangan Negara

Politikus PDIP Masinton Pasaribu memandang semua pihak harus bersama-sama menjaga agar pemilu 2024 tidak hanya sekadar ajang ritual 5 tahunan.

Namun demikian menurutnya pemilu 2024 harus melahirkan kepemimpinan yang terlegitimasi.

"Pemilu yang bisa menghormati proses jujur, adil, dan terpercaya. Dan pemilu yang berlangsung tanpa campur tangan kekuasaan negara. Ini yang harus menjadi concern pertama kita dalam menyelenggarakan momentum demokrasi lima tahunan ini," kata Masinton.

Timnas Anies-Muhaimin: Tidak Libatkan Struktur Institusi Negara