Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Bantah Isu Nepotisme: Yang Milih Rakyat

TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid membantah isu nepotisme di balik pemilihan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).

Nusron menyatakan, nepotisme itu apabila seorang pejabat mengangkat anak atau kerabatnya ke dalam kekuasaan.

Sementara itu, kata Nusron, situasi berbeda dialami oleh Gibran karena nantinya akan dipilih oleh rakyat.

Baca juga: Kata Airlangga soal Kemungkinan Bobby Nasution Gabung Golkar usai Dukung Prabowo-Gibran

"Kalau dikatakan ada nepotisme? Nepotismenya di mana?" kata Nusron Wahid pada Kamis (9/11/2023), dikutip dari YouTube Kompas TV.

"Kalau nepotisme itu kalau presiden mengangkat menteri anaknya, pejabatnya itu appointed."

"Seorang bupati mengangkat kepala dinas atau sekretaris daerah (sekda) anaknya atau istrinya, itu namanya nepotisme," terangnya.

Ia kembali menegaskan, nantinya pasangan Prabowo-Gibran itu dipilih oleh rakyat, jadi tak ada nepotisme.

"Tapi kalau ini yang milih rakyat, yang milih ini rakyat sekali lagi. Yang milih rakyat, ya, biarkan rakyat kan jabatan elected, gak ada nepotisme," tutur Nusron.

Di sisi lain, terpilihnya Gibran menjadi bakal cawapres dimulai dengan dikabulkannya gugatan soal batas usia capres-cawapres yang diproses oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Keputusan itu menimbulkan kontroversi karena Ketua MK saat itu, yakni Anwar Usman merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka.

Akibat putusan yang dianggap sarat akan konflik kepentingan tersebut, Anwar Usman banyak dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik.

Menanggapi hal tersebut, kemudian dibentuklah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

MKMK yang ditugaskan untuk menangani laporan soal pelanggaran kode etik kemudian memutuskan bahwa Anwar bersalah, Selasa (7/11/2023).

Ia lantas dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Kini, MK telah menunjuk sosok baru sebagai ketua, yaitu Suhartoyo pada Kamis (9/11/2023).

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih memproses laporan dugaan nepotisme dalam putusan Mahkamah Konstitusi ihwal batas usia minimal capres-cawapres.