Jokowi soal Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud di Bali: Pemda mestinya Komunikasi ke Pengurus Partai

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal pencopotan atau penurunan baliho pasangan bakal capres-cawapres yang diusung PDI-Perjuangan (PDI-P), Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Bali.

Pencopotan tersebut, terjadi ketika Jokowi kunjungan pada Selasa (31/10/2023), kemarin.

Terkait hal tersebut, Jokowi mengaku sudah mendapat informasi dari laporan Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

"Saya tadi memperoleh informasi dari gubernur provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut partai dari lokasi di mana saya datang," kata Jokowi dalam keterangan pers di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023), dilansir Kompas.com.

Jokowi pun menegaskan, jika baliho mengganggu aturan tata kota, maka hal tersebut menjadi ranah pemerintah daerah.

Namun, menurut Jokowi, semestinya pemerintah daerah (Pemda) setempat meminta izin kepada pengurus partai di daerah sebelum melakukan pencopotan baliho.

Baca juga: Baliho dan Spanduk PDIP Dicopot Saat Jokowi ke Bali, Pj Gubernur Sebut Hanya Digeser Demi Estetika

Hal itu, dimaksudkan agar tidak terjadi miskomunikasi.

"Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti, apa, terjadi miskomunikasi dan menjadikan semua tidak baik," tegasnya.

Di sisi lain, ayah dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep ini, mengingatkan agar seluruh ASN netral dalam Pemilu 2024.

"Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral."

"Polri semua harus netral," tegasnya.

Namun, menurut Penjabat (PJ) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, baliho Ganjar-Mahfud MD itu hanya digeser.

“Tanggapi berita dan video adanya pencabutan alat sosialisasi pada saat kunjungan kenegaraan dapat saya tegaskan faktanya tidak demikian,” kata Sang Mahendra, Selasa (31/10/2023).

“Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi tersebut berupa baliho agar estetika terjaga dan setelah selesai kegiatan alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali jadi dapat saya tegaskan di sini tidak ada maksud lain kecuali kegiatan dapat berjalan dengan nyaman,” lanjutnya, dilansir Tribun Bali.

Sementara itu, Sekda Bali Dewa Made Indra melalui keterangan tertulis dari Kasatpol PP Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi menuturkan, hal tersebut telah disepakati oleh seluruh pihak.