Rabu, 1 Oktober 2025

Pilpres 2024

Baliho Ganjar-Mahfud Diturunkan, Hasto PDIP Singgung Baliho Prabowo-Gibran di Sumatera Barat

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, memberikan tanggapan perihal diturunkannya baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Bali.

Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto usai menghadiri rapat mingguan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Gedung High End, Jakarta, Rabu (1/11/2023). Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, memberikan tanggapan perihal diturunkannya baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Bali. 

TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, memberikan tanggapan perihal diturunkannya baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Bali.

Diketahui, baliho Ganjar-Mahfud diturunkan ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Bali, Selasa (31/10/2023).

Hasto lantas membandingkan situasi tersebut dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Sumatera Barat.

Ketika Jokowi berkunjung ke Sumatera Barat, spanduk Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak diturunkan.

Baca juga: Baliho Ganjar-Mahfud di Bali Dicopot, Jokowi Sentil Komunikasi Pemda, PDIP: Banteng Jangan Diganggu

"Apa yang terjadi dengan kehadiran Bapak Presiden di Sumatera Barat, dengan yang terjadi di Bali, ternyata dua hal yang sangat kontradiktif," ujar Hasto dalam jumpa pers di Gedung High End, Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Pada kesempatan tersebut, Hasto juga menyinggung soal adanya politik diskriminasi.

Padahal, kata Hasto, Jokowi telah memberikan arahan kepada PJ kepala daerah supaya tak memihak salah satu calon di Pilpres 2024 mendatang.

"Suatu hal yang mendapat respons sangat luas dari masyarakat, terlebih sebelumnya Bapak Presiden mengumpulkan para PJ, ya, dan kemudian memberikan berbagai arahan bahwa seluruh pejabat gubernur dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya," sambung Hasto dikutip dari WartaKotalive.com.

"Tapi terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan, karena terjadinya politik diskriminasi," jelasnya.

Menurutnya, penurunan tersebut mencederai rasa keadilan berekspresi dalam demokrasi.

Pasalnya, atribut itu dipasang karena PDIP dan pasangan calon menjadi peserta pemilu yang telah dicatat oleh Komisi Pemilihan Umun (KPU).

Baliho bergambar Ganjar Pranowo-Mahfud MD di kawasan Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali, dicopot Satpol PP Provinsi Bali saat Jokowi melakukan kunjungan ke Pasar Bulan Batubulan, Selasa (31/10/2023) (kiri). Sehari setelah kunjungan Jokowi, Rabu (1/11/2023), baliho Ganjar-Mahfud sudah terpasang kembali (kanan).
Baliho bergambar Ganjar Pranowo-Mahfud MD di kawasan Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali, dicopot Satpol PP Provinsi Bali saat Jokowi melakukan kunjungan ke Pasar Bulan Batubulan, Selasa (31/10/2023) (kiri). Sehari setelah kunjungan Jokowi, Rabu (1/11/2023), baliho Ganjar-Mahfud sudah terpasang kembali (kanan). (KOMPAS.com Yohanes Valdi/TRIBUNBALI Wayan Eri Gunarta)

"Baliho Pak Ganjar-Mahfud, itu turun dan mencederai rasa keadilan," terang Hasto.

Mengenai penurunan baliho itu, bakal calon presiden (capres), Ganjar Pranowo, juga telah buka suara.

Ganjar bertanya-tanya mengapa balihonya bersama Mahfud MD dicopot ketika Jokowi melaksanakan kunjungan kerja.

"Saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot,” ungkap Ganjar dikutip dari Tribun-Bali.com.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved