Sederet Pernyataan Elite PDIP tentang Rumor Jokowi Minta 3 Periode

TRIBUNNEWSWS.COM - Belakangan ini muncul rumor Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta PDIP membantunya agar bisa menjabat sebagai presiden selama tiga periode.

Sejumlah elite PDIP mengakui adanya permintaan jabatan tiga periode. Namun, ada pula yang membantah rumor itu.

Rumor itu makin santer terdengar setelah hubungan Jokowi dengan PDIP dikabarkan memburuk lantaran putra sulungnya, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, memutuskan menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Sementara itu, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, hingga kini belum buka suara mengenai rumor itu.

Berikut pernyataan sejumlah elite PDIP tentang rumor Jokowi meminta jabatan tiga periode.

Baca juga: Setelah Isu Presiden 3 Periode, Kini Sekjen PDIP Singgung Tekanan Keras Terkait Pencapresan Gibran

1. Adian Napitupulu

Politikus PDIP, Adian Napitupulu, menuding Jokowi pernah meminta PDIP membantunya agar bisa berkuasa selama tiga periode. 

“Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” ujar Adian lewat keterangan resminya, Rabu (25/10/2023).

Adian berujar PDIP menolak permintaan Jokowi itu lantaran enggan mengkhianati konstitusi.

“Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja," katanya.

Padahal, kata Adian, PDIP sudah membantu Jokowi untuk menjadi wali kota, gubernur, dan presiden.

“Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih. Minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi."

“Lalu ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu ada diminta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar," tutur dia.

Kini Adian mengaku sama sekali tidak mempedulikan Jokowi dan keluarganya.

Dia saat ini berfokus memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh koalisi PDIP.

2. Puan Maharani

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, membantah pernyataan Adian tentang Jokowi meminta jabatan tiga periode.

Menurut Puan, Jokowi tidak pernah meminta perpanjangan hingga tiga periode, apalagi kepada Megawati

"Oh, enggak, enggak pernah, enggak pernah, setahu saya enggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan tiga periode," kata Puan di Jakarta, Rabu.

Baca juga: 3 Isu yang Jadi Peluru PDIP Menyerang Jokowi: 3 Periode hingga Merasa Ditinggalkan sang Presiden

Puan mengklaim PDIP mematuhi konstitusi negara.

"Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan konstitusi jabatan presiden itu adalah dua kali (periode) 5 tahun (selama) dua kali gitu, (jadi) 10 tahun."

"Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana, kemudian seperti apa, kan waktu itu tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan tiga periode."

3. Hasto Kristiyanto

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, turut menyinggung rumor adanya permintaan jabatan tiga periode dari sosok yang disebutnya sebagai Pak Luarah.

Ketika ditemui wartawan Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023), Hasto berujar permintaan dari Pak Lurah itu disampaikan oleh seorang menteri.

"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah," ujar Hasto.

Hasto tidak menyebutkan siapa identitas Pak Lurah itu. Namun, beberapa waktu lalu dalam pidatonya pada sidang tahunan MPR RI, Rabu (16/8/2023), Presiden Jokowi mengatakan dia disebut sebagai Pak Lurah.

Baca juga: Masinton PDIP: Isu Tiga Periode Bukan Skenario Ecek-ecek, Bahlil Bukan Aktor Utama

Di samping itu, Hasto menolak mengungkap sosok menteri yang menyampaikan permintaan dari Pak Lurah.

Hasto mengaku akan bertanggung jawab atas kabar permintaan itu.

"Ini bisa di-crosscheck, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDIP," ujar Hasto.

4. Ahmad Basarah

Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, berkata Jokowi tak pernah meminta jabatan tiga periode kepada Megawati secara langsung.

Basarah menyampaikan hal itu tatkala menanggapi pernyataan Puan yang menyebut bahwa Jokowi tak pernah meminta perpanjangan jabatan kepada Megawati.

"Pernyataan Mbak Puan itu benar, memang Pak Jokowi tidak pernah secara langsung menyampaikan keinginannya untuk meminta kepada Ibu Megawati mengubah (aturan masa jabatan presiden dalam) Undang-Undang Dasar 1945 dari 2 periode menjadi 3 periode," ujar Basarah di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Sabtu (28/10/2023), dikutip dari Kompas.com.

Akan tetapi, Basarah menyebut permintaan amendemen UUD 1945 itu disampaikan Jokowi kepada Megawati melalui anak buahnya di dalam kabinet.

Baca juga: Profil Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP Bongkar Permintaan 3 Periode dari Pak Lurah

Basarah mengatakan hal itu sesuai keterangan Adian yang pertama kali menyebutkan adanya permintaan Jokowi agar bisa menjabat selama tiga periode.

Menurut dia, hal ini sesuai pernyataan politikus PDIP, Adian Napitupulu, yang pertama kali mengungkap adanya permintaan Jokowi untuk mengubah ketentuan terkait masa jabatan presiden.

"Pak Sekjen (Hasto Kristiyanto) mengonfirmasi tentang pengalaman beliau secara langsung adanya pejabat-pejabat pemerintahan Presiden Jokowi yang menyampaikan keinginannya untuk mengubah masa jabatan dari 2 periode menjadi 3 periode itu," ujarnya.

5. Masinton Pasaribu

Politikus PDIP, Masinton Pasaribu, mengatakan rumor tiga periode muncul setelah Jokowi "disilaukan" oleh survei kepuasan publik atas kinerjanya.

"Yang saya lihat dari awal itu saya hanya mengamati dari 2021 Covid dan apa segala macam. Pola penanganan Covid baik dan dipuji-puji orang itu iya," ujar Masinton di Jakarta, Minggu (29/10/2023).

Namun, kata Masionton, kepuasan itu justru digunakan untuk melegitimasi keinginannya. 

"Approval rating atau tingkat kepuasan publik digunakan untuk melegitimasi seluruh keinginan-keinginan dan hasrat kekuasaan kekuasaan yang ingin menabrak konstitusi tadi."

Menurut Masinton, rakyat memang puas akan kinerja pemerintahan Jokowi dalam mengatasi pandemi Covid-19. Namun, rakyat memilih menolak perpanjangan jabatan,

"Karena rakyat memilih presiden untuk dia bekerja, tapi apakah rakyat setuju jika presiden ditambah periodenya, tentu tidak," katanya.

Dia mengatakan rakyat menolaknya karena hal itu melanggar konstitusi.

(Tribunnews/Febri/Galuh Widya/Rahmat Fajar/Fersianus Waku) (Kompas.com/Ardito Ramadhan)