Masinton PDIP: Isu Tiga Periode Bukan Skenario Ecek-ecek, Bahlil Bukan Aktor Utama

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PDIP Masinton Pasaribu merespons pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang pasang badan atas isu tiga periode yang sempat berhembus beberapa waktu lalu.

Menurut Masinton isu tiga periode tersebut merupakan skenario besar dan Bahlil bukan sebagai aktor utamanya.

"Sudahlah emang bos itu (isu 3 periode) bukan skenario ecek-ecek kita kan tahu posisi pak Bahlil itu bukan aktor utama dalam politik kita. Bahwa dia menteri ya, tapi bukan aktor utama dalam skenario," kata Masinton usai acara diskusi politik di Jakarta Selatan, Minggu, (29/10/2023).

Masinton mengatakan sekarang ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah.

Pasalnya sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Jelang Sidang MKMK, Politikus PDIP Minta Hakim MK yang Terbukti Langgar Aturan Dipecat Tidak Hormat

"Tapi kalau kita lihat Semua rangkaian pembicaraan dari 2021 ke 2022 sampai kemudian dengan putusan MK itu kan ada upaya skenario besar untuk melanggengkan kekuasaan," kata Masinton.

Misalnya kata Masinton, isu penundaan Pemilu, isu tiga periode, perpanjangan masa jabatan Presiden dan wakil presiden, serta isu akan adanya calon boneka di Pilpres 2024.

Isu tersebut kata dia dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah.

Baca juga: Masinton Sebut Sanksi Pemecatan Gibran dari PDIP Dilakukan Melalui Pengumuman Tertutup

Dengan putusan MK tersebut Wali Kota Solo Gibran Rakabuming yang tak lain adalah anak Presiden Jokowi bisa mencalonkan diri sebagai Cawapres di Pilpres 2024.

"Ini terkonfirmasi dengan putusan MK," katanya.

Masinton mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri.

Putusan tersebut merupakan bagian dari rancangan untuk melanggengkan kekuasaan.

"Itu adalah upaya atau bagian desain besar politik untuk melanggengkan kekuasaan. Itu skenarionya gitu loh dari usulan 3 periode, penundaan pemilu, kemudian yang sekarang dengan putusan MK hari ini," katanya.

Sebelumnya Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia turut menanggapi mengenai isu penambahan masa jabatan Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden tiga periode yang kembali digulirkan oleh elite PDI Perjuangan (PDIP).