Politikus Golkar Bantah Pernyataan Kartu Truf Ketua Umum Partai Politik Dipegang Penguasa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Golkar Nusron Wahid menepis pernyataan ada ketua umum partai politik (parpol) mengaku kartu truf-nya dipegang penguasa.

Pernyataan itu sebelumnya dilontarkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang menyebut adanya tekanan kekuasaan terhadap beberapa partai politik.

Nusron mengatakan Koalisi Indonesia Maju (KIM), khususnya Partai Golkar memilih Gibran dalam rangka memberikan kesempatan kepada anak muda.

"Kami memilih Gibran karena memberikan kesempatan kepada anak muda agar memimpin bangsa Indonesia," kata Nusron dalam keterangannya, Senin (30/10/2023).

Nusron mengatakan, partainya memilih Gibran sebagai pendamping Prabowo bukan karena kartu truf, melainkan karena Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga Kartu Pra Kerja yang membawa kesejahteraan rakyat.

"Bukan karena kartu truf, tapi karena Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Pra Kerja, Kartu Anak Sehat, dan kartu lain yang membawa kemanfaatan dan kesejahteraan buat rakyat," ucapnya.

Anggota Komisi VI DPR RI ini juga membantah soal pernyataan yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak patuh terhadap konsitusi dan rakyat. Ia mengatakan, justru hal itu sebaliknya.

"Justru, Pak Jokowi taat dan patuh kepada konstitusi dan rakyat. Beliau tidak pernah pencalonan Gibran sebaga calon wapres sebelum ada landasan konstitusionalnya," ujar Nusron.

Nusron menilai tidak ada istilah pembangkangan terhadap rakyat. Justru, Presiden Jokowi, katanya, ingin memenuhi panggilan rakyat, bukan panggilan partai.

Sebab menurutnya, dari awal Jokowi menjadi presiden dan Gibran menjadi Wali Kota Solo karena keinginan mengabdi dan melayani rakyat, bukan untuk mengabdi dan melayani partai. 

"Karena hakekat pemimpin adalah petugas rakyat bukan petugas partai," pungkasnya.

Penjelasan Sekjen PDIP

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan ada ketua partai politik (parpol) mengaku kartu truf-nya dipegang penguasa.

Hal ini terkait pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Sebab, Gibran akhirnya lolos maju menjadi cawapres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.