Cerita Hasto soal Jabatan 3 Periode Permintaan Pak Lurah: Saya Pertanggungjawabkan di Hadapan Tuhan

TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto blak-blakan menyebut usulan presiden tiga periode merupakan permintaan 'Pak Lurah'.

Hasto bahkan siap mempertanggungjawabkan ucapannya itu secara politik dan di hadapan Tuhan.

"Jadi berbagai upaya yang dilakukan beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, bisa di-crosscheck, saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia, itu memang ada melalui pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDI Perjuangan," ucap Hasto, dikutip dari kanal YouTube Tribunnews.com, Jumat (27/10/2023).

Hasto pun menyinggung seorang menteri yang paling gigih memperjuangkan terwujudnya usulan presiden tiga periode.

Baca juga: Hasto PDIP Akui Ada Permintaan 3 Periode dari Pak Lurah: Saya Siap Bertanggung Jawab Secara Hukum

Namun, ia tidak menyebut secara jelas nama menteri yang dimaksud.

Menurut Hasto, menteri tersebut mengatakan bahwa sosok "Pak Lurah" yang meminta perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode.

"Saat itu saya sedang nyekar di Makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul salah satu menteri berdasarkan big datanya ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode," ungkap Hasto.

"Sebelumnya saya bertemu menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap ketua umum beberapa partai menyuarakan itu, saat itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah," sambungnya.

Hasto menegaskan PDIP menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden.

Ia menyebut PDIP tetap berpegang teguh pada konstitusi.

"Karena PDI Perjuangan lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, taat pada konstitusi, maka PDI Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi," jelasnya.

"Tapi sikap kami adalah konsisten dalam menempatkan konsitutusi sebagai role of the game yang sangat fundamental."

Pernyataan Adian Napitupulu

Baca juga: Adian Napitupulu Ajak Relawan Jalankan Strategi Kampanye Door to Door Menangkan Ganjar Pilpres 2024

Rumor soal jabatan tiga periode kembali mencuat setelah diungkit Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Adian Napitupulu.

Adian Napitupulu menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat meminta perpanjangan jabatan presiden kepada Megawati.

Menurut Adian, Megawati menolak permintaan tersebut.

Penolakan itulah yang menurutnya menjadi akar permasalahan antara Jokowi dan Megawati.

"Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui," ujar Adian kepada Tribunnews.com, Rabu (25/10/2023).

Adian menegaskan PDIP selalu ingin menjaga keutuhan konstitusi.

Karena penolakan Megawati, kata Adian, ada pihak tertentu yang marah.

"Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing," ujar Adian.

"Tetapi memang untuk menjaga konstitusi, sederhana aja," lanjutnya.

Baca juga: Narasi Jokowi Minta Presiden 3 Periode: Diungkap Adian, Dibantah Puan, Dibenarkan Sekjen PDIP

Kini, Adian mengaku kecewa dengan sikap yang ditunjukkan Jokowi kepada PDIP.

Ia kemudian mengungkit jasa PDIP kepada Jokowi dan keluarga.

Mulai dari diangkatnya putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai Wali Kota Solo, hingga menantu Jokowi, Bobby Nasution,yang kini menjabat sebagai Wali Kota Medan.

"Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih. Minta lagi dapat rekomendasi dikasi lagi," jelas Adian.

"Lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu, minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi, kedua kali dikasih lagi."

"Lalu ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu, ada diminta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar," imbuhnya.

Dibantah Puan

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah meminta perpanjangan masa jabatan tiga periode pada Megawati Soekarnoputri.

Puan mengatakan, sejak awal wacana perpanjangan masa jabatan presiden sudah melenceng dari konstitusi.

"Sesuai dengan konstitusi, jabatan presiden itu dua kali, yaitu 10 tahun," ucap Puan, dikutip dari Kompas TV, Rabu (25/10/2023).

Baca juga: Hasto Kristiyanto Sebut Gibran Sudah Pamitan pada Puan: Semula Merah, Berubah Jadi Kuning

Menurut Puan, perpanjangan masa jabatan presiden tidak memiliki mekanisme yang jelas.

Karena itu, ia membantah wacana tersebut pernah diajukan Jokowi kepada Megawati.

"Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana, kemudian seperti apa? Kan waktu itu tidak ada mekanisme yang memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau tiga periode," ungkap Puan.

"Enggak pernah setahu saya Beliau (Jokowi) meminta untuk perpanjangan tiga periode," sambungnya.

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Yohanes Liestyo Poerwoto)