Jimmy Pastikan Sidang MKMK Terbuka Sebagai Wujud Tanggung Jawab Kepada Publik

Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggelar rapat klarifikasi para pelapor dugaan pelanggaran etik terhadap hakim konstitusi, Kamis (26/10/2023).

Dalam persidangan, Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie mulanya menjelaskan, selain mantan hakim konstitusi, ia juga merupakan pendiri DKPP di mana setiap persidangannya dibuat terbuka untuk umum.

Menurutnya, untuk DKPP tidak masalah sidangnya dibuat terbuka karena para terlapor dan teradunya banyak di seluruh Indonesia.

"(Sidang DKPP) sehingga kalau dia tidak terbuka bikin repot. Harus terbuka karena kita harus ada pertanggung jawaban publik," kata Jimly dalam rapat klarifikasi, Kamis (26/10/2023).

Sementara itu, kata Jimly, hal tersebut berbeda dengan sidang MKMK.

Sebab yang menjadi pihak terlapor adalah hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: MKMK Gelar Rapat Perdana Beragenda Klarifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim

"Tapi MK ini beda, kita harus tetap menjaga kehormatan 9 hakim. Maka, ini aturan ini tertutup karena kita harus menjaga haknya para hakim untuk tidak diguyo-guyo di depan umum, itu justru akan merusak citra institusi," jelas Jimly.

Meski demikian, Jimly kemudian mengatakan, cara membaca ini harus dengan moral reading of the law.

Sehingga, ia meminta kesepakatan para pelapor terkait dibuka atau tidaknya sidang MKMK ini ke depannya.

"Yaitu bahwa bagi pihak yang dirugikan harus tertutup, tapi untuk pihak yang tidak merasa dirugikan dengan dibukanya, ini mau kita cek dulu apakah pelapor ini merasa dirugikan atau tidak kalau sidang ini dibuka," ucapnya.

Baca juga: Respons Sindiran Mahfud Soal MKMK Bisa Dibeli, Jimly Asshiddiqie: Salah Kutip

"Sebelum dilanjut, ada yang mau jawab Anda lebih senang terbuka atau tertutup?" tanya Jimly kepada para pelapor yang hadir.

Merespons pertanyaan Jimly, tampak tidak ada pelapor yang tidak setuju dengan dibukanya sidang untuk umum.

"Jadi, sepanjang nanti seterusnya, sidang-sidang untuk mendengar keterangan pelapor, kita bikin terbuka. Ini adalah wujud tanggung jawab kita kepada publik. Biar akal sehat publik mengikuti sidang kita ini," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggelar rapat perdana terkait penanganan laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi.

Ketua Sekretariat MKMK Fajar Laksono mengatakan, rapat tersebut akan digelar, Kamis, 26 Oktober 2023 hari ini.

Adapun rapat perdana ini beragendakan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait laporan.

"Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan menggelar Rapat MKMK dengan agenda klarifikasi kepada pihak-pihak terkait laporan pada Kamis, pukul 10.00 WIB," kata Fajar dalam keterangannya.

Sidang dijadwalkan digelar di Ruang Sidang Lantai 4, Gedung II MK dan terbuka untuk umum.

"Agendanya masih Pelapor, (rapatnya) terbuka," ucap Juru Bicara Mahkamah Konstitusi itu.

Sebagai informasi, sejumlah organisasi mengajukan laporan dugaan pelangharan etik ke MK imbas putusan 90/PUU-XXI/2023.

Putusan tersebut mengatur soal syarat batas minimal usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 40 tahun dan berpengalaman sebagai kepala daerah.

Namun, putusan tersebut kontroversial. Bahkan, dinilai tidak sah oleh sejumlah pakar, karena adanya dugaan konflik kepentingan antara Ketua MK Anwar Usman dengan keponakannya, yakni putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabumingraka (36).

Terkait hal itu, pemohon perkara 90/PUU-XXI/2023, Almas Tsaqqibbiru, merupakan penggemar dari Gibran, yang juga menjabat Wali Kota Solo.

Adapun putusan tersebut diduga memuluskan langkah Gibran maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang.