Kata Jokowi, Kaesang, dan Prabowo soal Isu Dinasti Politik, Singgung soal Rakyat

"Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot yang ingin mengabdi untuk rakyat," ucapnya.

Ia pun mempertanyakan mengapa isu tersebut menjadi masalah yang harus diperdebatkan padahal semangatnya mengabdi untuk rakyat.

"Kalau dinasti Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat kenapa, salahnya apa," kata Prabowo.

Untuk itu, Prabowo mengajak semua pihak berpikir yang positif.

"Jadi berpikir yang baik, berpikiran positif," ujar Prabowo.

Kaesang Singgung Soal Rakyat

Selain Prabowo, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, juga mengomentari soal isu dinasti politik yang ditujukan ke keluarganya.

Kaesang berpendapat, semua itu kembali kepada rakyat, karena rakyatlah yang memilih.

"Dinasti politik? Gini katakanlah kemarin Mas Wali Kota (Gibran) nyalon jadi Wali Kota Solo, atau Bang (Bobby) Wali Kota Medan," kata Kaesang, Sabtu (21/10/2023).

"Ini kan mesti nyangkutnya ke situ kan? Nah yang milih siapa? Rakyat kan?" tuturnya.

Komentar tersebut disampaikan oleh Kaesang satu hari sebelum KIM mendeklarasikan Gibran menjadi bacawapres pendamping Prabowo.

Dilaporkan atas Dugaan Nepotisme

Sementara itu, Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Persatuan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) telah melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi); Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman; Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka; dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep; ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada Senin (23/10/2023).

KPK pun membenarkan telah menerima laporan terkait dugaan kolusi dan nepotisme dalam putusan MK ihwal batas usia minimal capres-cawapres.

"Setelah kami cek, betul ada laporan masyarakat dimaksud. Namun, tentu kami tidak bisa menyampaikan materi maupun pihak pelapornya," kata Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya, Senin (23/10/2023).

"Berikutnya sesuai ketentuan kami lakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat dengan analisis dan verifikasi untuk memastikan apakah memenuhi syarat dan menjadi kewenangan KPK," terangnya.

Ali mengatakan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi sangat dibutuhkan, di antaranya melaporkan dugaan korupsi yang ada di sekitarnya.