Minggu, 5 Oktober 2025

Pilpres 2024

Pakar Tata Negara Kritik Prabowo Sebut Dinasti Jokowi Tak Masalah jika untuk Berbakti ke Rakyat

Pakar mengkritik pernyataan Prabowo yang menyebut dinasti politik Jokowi tidak apa-apa jika tujuannya untuk berbakti untuk rakyat.

Ibriza
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti. Bivitri mengkritik pernyataan Prabowo yang menyebut dinasti politik Jokowi tidak apa-apa jika tujuannya untuk berbakti untuk rakyat. 

TRIBUNNEWS.COM - Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti mengkritik pernyataan bacapres Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto yang menyebut dinasti Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak masalah ketika tujuannya adalah untuk berbakti ke rakyat.

Bivitri menyebut Prabowo salah memahami soal definisi dinasti politik dalam konteks mengomentari dinasti Jokowi.

"Mungkin Pak Prabowo salah memahami ya dinasti politik dengan keluarga. Kalau dari jawabannya Pak Prabowo kesannya itu dinasti politik sama saja dengan keluarga."

"Padahal beda ada terminologinya dalam ilmu politik dan hukum tata negara. Dinasti politik itu adalah pada saat orang-orang yang punya hubungan kekerabatan langsung, dan pada saat keluarganya sedang menjabat, mengambil keuntungan politik dari posisi keluarganya itu untuk menguatkan jaringan politik keluarga itu," jelas Bivitri saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (23/10/2023).

Bivitri juga menegaskan dinasti politik tidak dibenarkan meski dengan alasan seperti yang diungkapkan Prabowo yaitu berbakti kepada rakyat jika dilihat dari sudut pandang hukum tata negara atau ilmu politik.

Dia pun mencontohkan ketika dinasti politik langgeng di tengah masyarakat perlu dinilai pula apakah cara tersebut sudah sesuai prinsip etika politik atau tidak.

Baca juga: Dianggap Dukung Politik Dinasti, PB HMI Didemo Anggotanya

Selain itu, dinasti politik yang dilanggengkan apakah juga merusak sistem tata negara atau tidak.

"Intinya harus disadari bahwa politik dan tata negara itu ukurannya bukan berbakti atau tidak berbakti untuk bangsa. Ukurannya harus selalu apakah ada prinsip-prinsip etika politik yang dilanggar, apakah mereka merusak sistem atau tidak," ujarnya.

Di sisi lain terkait Gibran menjadi cawapres, Bivitri pun mengungkapkan hal tersebut juga tidak diperbolehkan kendati putra sulung Jokowi itu sempat mengungkapkan tak masalah jika tidak dipilih rakyat.

"Seandainya ada jabatan tertentu yang jelas-jelas didapatkan karena keluarganya sedang menjabat, walaupun nanti ada urusan akan dipilih rakyat atau tidak, tapi bahwa arena pertarungan itu bisa dimasuki karena ayahnya masih menjabat sebagai presiden, itu sudah menjadi karakteristik politik dinasti," katanya.

Bivitri mengatakan dinasti politik Jokowi adalah wujud penyalahgunaan kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaannya keluarga mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Bakal Capres dari Koalisi Indonesia Maju sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat ditemui awak media di acara Rapimnas Gerindra, di The Darmawangsa Jakarta, Senin (23/10/2023).
Bakal Capres dari Koalisi Indonesia Maju sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat ditemui awak media di acara Rapimnas Gerindra, di The Darmawangsa Jakarta, Senin (23/10/2023). (Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra)

Sebelumnya, Prabowo merespons isu dinasti politik Jokowi setelah Gibran menjadi cawapres dirinya.

Dia pun mempertanyakan apakah ada kesalahan ketika dinasti Jokowi ingin berbakti untuk rakyat.

"Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir baik lah. Berpikir positif ya," kata Prabowo di Rapimnas Gerindra di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2023) dikutip dari YouTube Kompas TV.

Prabowo pun menegaskan seluruhnya yang ada di Indonesia merupakan dinasti.

Baca juga: Prabowo soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres: Begini Terlalu Muda, Begitu Terlalu Tua, Kumaha?

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved