Jika Terpilih Jadi Presiden, Ini Cara dan Strategi Anies Bantu UMKM Indonesia Lebih Maju

TRIBUNNEWS.COM - Calon Presiden (capres) RI, menyoroti soal eksistensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia. 

Anies menyebut UMKM di Indonesia tidak bisa tumbuh karena ada aturan zonasi.

Contohnya ketika ada masyarakat yang buka usaha kuliner dan berkembang secara online harus ada izin usaha mikro kecil (IUMK).

Fokus tersebut dibicarakan Anies dalam acara adu gagasan Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang digelar oleh Perhimpunan Periset Indonesia (PPI) dan Warta Kota di Studio 1 Menara Kompas, Selasa (17/10/2023).

Di mana menurut Anies, eksistensi UMKM di Indonesia, masuk dalam persiapan Indonesia Emas 2045, mengutip Wartakotalive.com.

Diketahui dalam acara tersebut Ketua Umum PPI, Prof Syahril bertanya kepada Anies, soal masalah reformasi struktur ekonomi karena UMKM di Indonesia belum terlihat perkembangannya.

Baca juga: Anies Bakal Permudah Regulasi Periset jika Terpilih Jadi Presiden 2024

Termasuk bagaimana strategi Anies untuk meningkatkan UMKM di Indonesia.

Anies tidak menampik struktur ekonomi di Indonesia didominasi oleh pengusaha besar.

Namun, secara jumlah atau sekitar 99 persen usaha mikro menguasai Indonesia dan masih terus berjalan sampai saat ini.

"Rumuskan statement sederhana yang mudah dipahami oleh semua pelaku pasar, penyusun kebijakan dan peneliti, itu istilahnya mantra," tutur Anies di studio 1 Menara Kompas, Selasa.

Sebab, ia ingin usaha warga Indonesia yang sudah besar agar semakin membesar dan bisa membantu pengusaha kecil.

"Ilmu pengetahuan juga nih pakai data, apakah ada faktor non bisnis yang mempengaruhi pertumbuhan sektor mikro?" ucapnya.

Aturan Zonasi

Soal UMKM di Indonesia yang terkendala aturan zonasi, hingga soal IUMK, Anies mengatakan ketika akan daftar IUMK, banyak masyarakat yang ditolak karena rumahnya bukan untuk usaha.

Hal ini yang membuat para UMKM tidak mendapatkan bantuan pinjaman uang dari bank untuk mengembangkan usahanya.

"Saya juga enggak bisa ke online market karena enggak punya izin," terangnya.