Pilpres 2024
Praktisi Hukum Kritisi Mekanisme Pencalonan dalam Kontestasi Pilpres
Menurutnya, jika belajar dari gelaran pemilu pascareformasi, partai politik semestinya berpikir realistis.
"Indonesia sebagai bangsa, juga mempunyai karakteristik sendiri dalam hukum walaupun diakui bahwa Indonesia merupakan laboratorium hukum yang kaya, bertalian dengan adanya kesenjangan antara das Sollen dengan das Sein," ujarnya.
Pria asal Kudus Jawa Tengah itu menambahkan, Indonesia mempunyai karakter sendiri yang mengacu pada budaya bangsanya sebagai pengejawantahan seluruh nilai yang dikandung sila-sila Pancasila.
Termasuk di dalamnya budaya musyawarah dan mufakat, budaya gotong-royong, budaya guyub.
Namun sayangnya, budaya tersebut tidak lagi tampak dari isi pasal dalam UUD 1945 yang telah diamandemen beberapa kali.
Pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung oleh rakyat justru mengajarkan masyarakat akan budaya kebebasan menyerupai sistem demokrasi liberal.
"Benar apa yang pernah diramalkan oleh Prabu Jayabaya dalam jangka yang disadur oleh Pujangga penutup Ronggo Warsito, bahwa jaman ini adalah jaman Kolo Bendu, jaman yang tidak teratur, jaman edan yang hanya berpegang pada kepentingan politis dalam semua lini, layaknya sistem liberal," pungkasnya.
Caption: Praktisi Hukum Agus Widjojanto. / istimewa
Pilpres 2024
PTUN Tunda Pembacaan Putusan PDIP soal Penetapan Gibran Cawapres, Mahfud Pesimis Bakal Dikabulkan |
---|
VIDEO Pembacaan Putusan Gugatan PDIP Soal Pencalonan Gibran di PTUN Ditunda Jadi 24 Oktober 2024 |
---|
Jubir PTUN: Penundaan Pembacaan Putusan Gugatan PDIP soal Gibran Tak Terkait Pelantikan Presiden |
---|
Hakim Sakit, PTUN Tunda Baca Putusan Gugatan PDIP hingga Setelah Pelantikan Prabowo-Gibran |
---|
BREAKING NEWS PTUN Tunda Pembacaan Putusan PDIP Gugat KPU soal Penetapan Gibran jadi Cawapres |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.