Sekjen Gerindra Bantah Ada Deal Politik di Balik Dukungan PAN-Golkar untuk Prabowo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membantah ada "deal" atau kesepakatan politik, di balik dukungan yang diberikan PAN dan Golkar untuk Prabowo Subianto sebagai capres.

Yang ada, lanjut Muzani, PAN dan Golkar memiliki cara pandang yang sama bahwa Prabowo adalah pemimpin tepat untuk memimpin Indonesia.

"Karena kedua partai memahami, melihat bahwa pak Prabowo memiliki cara pandang visi yang bisa mempersatukan Indonesia, yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Muzani menambahkan, tak ada pula restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada PAN dan Golkar untuk mendukung Prabowo.

Hal itu pun diperkuat dengan pernyataan Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR RI 2023, yang menegaskan dirinya bukan seorang lurah, istilah yang selama ini dikaitkan dengan capres-cawapres.

"Ya pak Jokowinya aja kan udah ngomong, enggak ada lurah-lurahan. Yang lurah itu siapa? Begitu," ucap Wakil Ketua MPR RI itu.

"Jadi jangan bawa-bawa pak lurah, jangan bawa-bawa presiden karena ini adalah ranah partai politik," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2023 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (16/8/2023).

Dalam pidatonya Presiden sempat menyinggung soal Pilpres yang akan berlangsung tidak akan lama lagi. Saat ini kata Jokowi, sudah memasuki tahun politik dan suasana sudah mulai menghangat.

"Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat hangat kuku," kata Jokowi.

Presiden mengatakan sedang trend sekarang para elit politik menjadikannya bantalan atau tameng saat ditanya oleh pihak lain, mengenai Capres atau Cawapres yang akan diusung. Mereka menyebut dirinya sebagai pak Lurah.

"Sedang trend ini dijalankan politisi dan Parpol setiap ditanya Capres dan Cawapresnya jawabannya belum ada arahan pak Lurah," kata Jokowi.

Awalnya Jokowi mengaku tidak tahu siapa yang dimaksud pak Lurah tersebut. Belakangan ia baru menyadari bahwa yang dimaksud Pak Lurah adalah dirinya.

"Saya sempat mikir siapa ini pak Lurah sedikit-sesikit kok pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud pak Lurah ternyata saya," katanya.

Presiden menegaskan bahwa dirinya bukan pak Lurah. Ia adalah Presiden Republik Indonesia. Sebagai seorang Presiden ia tidak memiliki wewenang untuk menentukan Capres dan Cawapres.

"Ternyata pak Lurah itu kode, tapi perlu saya tegaskan saya ini bukan Ketum Parpol bukan juga Ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan UU yang menentukan Capres dan Cawapres adalah parpol dan koalisi parpol, jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya bukan wewenang pak Lurah," pungkasnya.