Golkar dan PAN Dukung Prabowo Subianto, PPP: De Javu 2014 Saat Jokowi Dikeroyok Koalisi Besar

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai, kondisi politik saat ini dengan bergabungnya PAN dan Golkar ke poros koalisi Gerindra-PKB mengingatkan pada Pemilu 2014 silam.

Kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek, saat 2014 itu pencalonan Joko Widodo (Jokowi) hanya diusung partai-partai kecil yakni PDIP, NasDem, PKB, dan Hanura.

Sementara lawannya saat itu Prabowo Subianto didukung oleh Golkar, Gerindra, PAN, PPP dan PKS.

Sedangkan untuk pemilu kini atau untuk Pilpres 2024 mendatang, PPP hanya bersama PDIP, Perindo dengan Hanura dalam mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).

"Nah kalau kemudian Golkar dan PAN tidak bersama kami, ya ini kan mengulang peristiwa 2014 ketika pak Jokowi waktu itu 'dikeroyok' oleh koalisi partai yang cukup banyak," kata Awiek saat ditemui awak media di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Baca juga: Pengamat Nilai Sikap Ganjar Merespons Langkah Golkar & PAN yang Dukung Prabowo Sudah Tepat

Meski saat 2014 Jokowi didukung dengan minim partai politik, namun, hasilnya membuktikan kalau Jokowi berhasil menang dan terpilih menjadi Presiden.

Dengan begitu, Awiek menilai kalau bergabungnya Golkar dengan PAN ke Gerindra-PKB akan menciptakan kembali pertarungan pemilu di 2014 tersebut.

"Ini de Javu gitu pengulangan pada 2014 ketika pak Jokowi dikeroyok oleh partai politik koalisi besar melawan koalisi kecil gitu," ujar dia.

Meski demikian, Awiek berharap kalau Pemilu 2024 mendatang akan tetap berjalan secara kondusif.

Baca juga: Sudah Buat Tim Teknis Tapi Golkar Justru Dukung Prabowo, PDIP: Tak Boleh Ada Kawin Paksa

Tak hanya itu, dia juga berharap agar pemilu tetap berjalan baik dan tetap terjaga.

"Ini kan arahnya seperti itu, tentu kita berharap pemilu 2024 berjalan dengan baik dengan damai iklim demokrasi terjaga dengan kondusif, soal berbeda pilihan politik itu hak masing-masing partai politik," tukas dia. (*)