Potret dan Harapan Aktivis Gerakan Sosial Terhadap Pergantian Kepemimpinan Nasional dan Pemilu 2024

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Riset Jurnal Publik mengadakan launching dengan mengadakan webinar hasil penelitian “Potret Aspirasi Aktivis Gerakan Sosial di Indonesia: Harapan Terhadap Pergantian Kepemimpinan Nasional dan Pemilu 2024”.

Kegiatan ini diadakan melalui zoom di Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Hadir sebagai narasumber antara lain Masykurudin Hafidz (Ketua JPPR), Chozin Amirullah (Ketua Gerakan Turun Tangan), Zaky Rivai (Ketua KAMM), Assoct Prof Dr Yusdani (Pakar Politik Islam) dan Eva Kusuma (Politisi Nasdem).

Mereka memberikan respon terhadap hasil penelitian yang diadakan Jurnal Publik.

Penelitian ini berangkat dari kesadaran pentingnya aspirasi aktivis gerakan sosial di Indonesia sebagai penghubung masyarakat dan elit kekuasaan.

Aktivis gerakan sosial ini terdiri dari beragam latar belakang antara lain agama, demokrasi, hak perempuan, lingkungan, hak asasi manusia, bantuan kemanusiaan, gerakan kemahasiswaan, kesehatan, dan pendidikan.

Metode pengumpulan data menggunakan mix method, penelitian kualitatif metode deskriptif dengan menggunakan wawancara tatap muka (deepth interview), studi literatur dan dokumentasi.

Untuk kuantitatif sendiri menggunakan pengumpulan data melalui website jurnalpublik.id. Pengumpulan data dilakukan selama rentang waktu 12–30 Juni 2023.

Besaran sampel adalah 803 Responden yang tersebar 38 provinsi di Indonesia (margin of error +/- 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95%) dipilih secara acak bertingkat (multistage random sampling).

Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 35,40 % responden aktivis gerakan sosial menyatakan pemerintah belum menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia.

Sementara itu, 39,10% juga menyatakan kecewa bahwa visi misi presiden hasil pemilu 2019 belum mampu mewujudkan masyarakat.

Ketidakpuasan juga muncul dimana 48.60% aktivis gerakan sosial menyatakan bahwa pemerintah belum mampu membuat kebijakan publik dengan adil.

Sedangkan 38,40 5 aktivis gerakan sosial menilai kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf belum mampu memberikan kebijakan yang solutif terhadap permasalahan bangsa.

Dengan kondisi di atas, sebanyak 37,20 % menyatakan tidak puas atas kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf dan 39,10 % tidak puas atas kinerja kepemimpinan nasional saat ini.

Selain itu, diperoleh data hasil penelitian sebanyak 33,50 % tidak puas atas sistem demokrasi dan kepemiluan yang ada sekarang.