Soal Usulan Poros Baru Pilpres 2024, Demokrat Tegaskan Tetap Bersama Koalisi Perubahan

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan konsistensi di Koalisi Perubahan Untuk Persatuan atau KPP yang mengusung Anies Baswedan sebagai bacapres.

Hal tersebut merespons soal usul pembentukan poros baru di Pilpres 2024 yang direkomendasikan Dewan Pakar Partai Golkar.

Mulanya, Herman menilai, dalam iklim demokrasi yang sehat, semakin banyaknya kontestan dalam pilpres semakin baik.

Baca juga: PPP soal Poros Baru Pilpres Rekomendasi Dewan Pakar Golkar: Kami Sudah dengan PDIP dan Usung Ganjar

Khaeron mendorong syarat ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen dapat diturunkan menjadi 4% seperti ambang batas parlemen.

"Agar lebih banyak kandidat dalam pilpres, dan tentu semakin banyak pilihan bagi rakyat untuk memilih pimpinan negara yang lebih baik," kata Khaeron kepada wartawan, Rabu (12/7/2023)

Anggota Komisi VI DPR RI ini menilai pembentukan koalisi baru di pilpres akan membuat iklim demokrasi menjadi lebih baik.

"Namun memang kekuasaan menggoda, dan merangsang untuk mempertahankan kekuasaanya dengan berbagai ragam dan cara, bahkan membatasi ruang demokrasi agar kekuasanya langgeng, inilah yang menjadi tantangan demokrasi sesungguhnya saat ini," ujar dia.

Soal ketertarikan Demokrat untuk ikut membentuk poros baru tersebut, Khaeron menegaskan sudah konsisten di KPP bersama NasDem dan PKS.

"Bahwa ada keinginan Golkar membangun poros baru, ke mana arahnya, tergantung pada teman-teman di Golkar," tandas Herman

Sebelumnya, Partai Golkar membuka peluang untuk membentuk poros atau koalisi baru pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu merespons rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar meminta Airlangga Hartarto membentuk poros baru di Pilpres 2024.

"Ya kemungkinan tersebut (bentuk poros baru) bisa jadi akan dilakukan," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Terlebih, Ace mengatakan sejauh ini belum ada koalisi yang dibangun sejumlah partai politik (parpol) saat ini belum ada yang pasti.

"Karena kita tahu bahwa hingga saat ini kan belum ada poros yang sudah fix yah," ujarnya.

Namun, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI menegaskan pembentukan poros baru bukan untuk membubarkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

"Sejauh ini kan KIB belum dibubarkan. Jadi artinya bisa jadi akan semakin memperluas koalisi besar sebagaimana memang menjadi keinginan kita untuk membuat poros tersendiri itu," ungkap Ace.

Adapun Dewan Pakar Partai Golkar mengeluarkan rekomendasi untuk Airlangga melalui Rapat Pleno ke-VIII pada Minggu (9/7/2023).

Salah satu rekomendasi Dewan Pakar adalah meminta Airlangga untuk membentuk poros baru di luar koalisi yang sudah ada.

Dewan Pakar menilai poros baru akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar yang memiliki kendaraan politik dalam Pencapresan.

"Selain itu, poros baru ini akan membangkitkan moril seluruh Caleg Partai Golkar sebagai pejuang- pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan Pileg Partai Golkar dalam Pemilu 2024," bunyi rekomendasi itu.