Prabowo Subianto Dinilai Menguatkan Legitimasi Kepemimpinan Presiden Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menyatakan Ketua Umum (Ketum) Gerindra, Prabowo Subianto menguatkan legitimasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di pemerintahan. 

Dengan hadirnya orang nomor satu di Gerindra tersebut, Presiden Jokowi menjadi lebih leluasa dalam bermanuver dan menjalankan pemerintahan Indonesia.

Hal ini pun kemudian semakin mengakrabkan dua pemimpin tersebut dalam peta perpolitikan Indonesia menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Mengingat Prabowo menjadi salah satu calon presiden (capres) paling potensial untuk diusung pada kontestasi demokrasi mendatang.

"Kelihatannya iya ya, saya lihat sekarang Pak Jokowi lebih lepas, lebih enak bermanuver ketika jadi presiden saat ini karena ada dukungan dan backup dari Prabowo sebagai ketum Gerindra dan sebagai capres yang masuk ke koalisi pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin," kata Ujang kepada wartawan dikutip Kamis (6/7/2023). 

Dikatakan Ujang, Prabowo Subianto sukses menjadikan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin stabil. Ujang melihat Prabowo Subianto terus membackup semua kebijakan-kebijakan Jokowi di pemerintahan dengan menggerakkan kekuatan yang dimiliki oleh Gerindra di parlemen.

Hal ini juga menjadi penegas Prabowo sebagai pemimpin yang mengutamakan kepentingan NKRI ketimbang dinamika politik lama pasca Pilpres 2019 kemarin. 

Ujang melihat Prabowo pun menikmati membantu Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan Indonesia agar negara dan masyarakat jadi lebih baik dari sebelumnya.

Atas dasar tersebut, Ujang juga melihat Prabowo menjadi sosok capres yang paling layak untuk meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi pasca Pilpres 2024 mendatang.

Baca juga: Dukungan Presiden Jokowi Dongkrak Daya Elektoral Prabowo Sebagai Capres Terkuat Pilpres 2024

"Ya itu namanya juga dinamika politik saat ini, Prabowo yang membuat pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin juga stabil karena Gerindra backup habis kebijakan-kebijakan Jokowi di Parlemen," ujarnya.