Persepsi Publik Terbelah Terkait 'Cawe-cawe' yang Dilakukan Presiden Jokowi soal Pilpres 2024

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan dirinya bakal cawe-cawe atau ikut campur dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang menimbulkan persepsi di publik.

Di mana berdasarkan hasil survei terbaru dari Lembaga Public Opinion and Policy Research (Populi) Center terdapat dua persepsi yang muncul di publik.

Adapun persepsi pertama yakni mereka yang setuju dengan pernyataan Jokowi yang bakal cawe-cawe.

Berdasarkan hasil survei bertajuk 'Masa Depan Pembangunan dan Demokrasi: Menakar Komitmen Capres 2024' itu ada sebanyak 43,8 persen yang mendukung pernyataan Jokowi.

"Ketika ditanya terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai cawe-cawe terkait Pemilu 2024 mendatang, sebesar 43,8 persen menjawab mendukung," kata Peneliti Populi Center Hartanto Rosojati saat menyampaikan hasil surveinya, Senin (26/6/2023).

Rinciannya, dari 43,8 persen itu sebanyak 6,2 persen menyatakan sangat mendukung dan 37,6 persen mendukung.

Sementara, hanya berbeda 1,1 persen dari hasil survei ini atau 44,9 persen publik menilai tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Jokowi soal cawe-cawenya.

"Sebesar 44,9 persen menjawab tidak mendukung, dengan rincian 41,6 persen tidak mendukung, sangat mendukung 3,3 persen. Sisanya sebesar 11,3 persen menolak untuk menjawab," ujar Hartanto.

Baca juga: Presiden Jokowi Cawe-Cawe di Pemilu 2024, Muhammadiyah: Pejabat Harus jadi Wasit yang Adil

Dari keseluruhan publik yang mendukung Jokowi cawe-cawe itu, ada beberapa faktor alasan yang kuat.

Adapun poin pertama yang paling banyak diyakini publik yakni karena presiden pengin memastikan bahwa pembangunan dilanjutkan di presiden berikutnya.

"Ada 31,5 persen masyarakat beranggapan maksud tersebut," kata Hartanto.

Sementara poin kedua yang menjadi alasan perlunya cawe-cawe Jokowi yakni karena presiden merupakan sosok yang menjamin pelaksanaan pemilu dilakukan secara jujur dan adil. Ada 29,2 persen publik yang sepakat dengan pernyataan demikian.

Selanjutnya, ada 21,8 persen publik yang beralasan kalau presiden akan mendukung salah satu calon presiden di Pemilu 2024.

"Sisanya sebesar 17,5 persen menolak menjawab pertanyaan ini," tukas Hartanto.