Hasto Respons Surat Terbuka Denny untuk Megawati: Singgung Kenaikan Suara Demokrat di Pemilu 2009

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai surat terbuka dari eks Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana terhadap Megawati Soekarnoputri tidak relevan atau berlebihan.

Hasto menganggap tulisan Denny yang merasa saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan, bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tetapi pemilu yang tertunda.

Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan mengenai surat terbuka Denny selepas pertemuan DPP PDIP dengan PAN di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (2/6/2023).

"Itu tuduhan yang berlebihan dari Pak Denny Indrayana. Pak Denny tidak boleh melupakan bahwa pada Desember 2008 terjadi perubahan sistem politik hanya beberapa bulan sebelum pemilu legislatif dilaksanakan pada April 2009 dan itu bagian dari desain untuk meningkatkan perolehan Partai Demokrat sebesar 300 persen," kata Hasto.

Baca juga: Isi Surat Denny Indrayana pada Megawati: Singgung Siasat Penundaan Pemilu, Demokrat, dan Moeldoko

Hasto juga menyampaikan bahwa Denny Indrayana saat ini tinggal di Australia sehingga terkesan salah dalam menerima informasi atau rumor.

Namun, sebagai akademisi, lanjut Hasto, seharusnya Denny Indrayana menulis surat terbuka yang menjelaskan tentang berbagai manuver kekuasaan sehingga Partai Demokrat bisa naik 300 persen.

"Itu kalau ingin membangun demokrasi Indonesia yang sehat, agar berbagai manipulasi DPT, itu tidak terjadi lagi. Kalau tidak percaya silakan datang di Pacitan, silakan datang di Ponorogo di mana DPT-nya memang dimanipulasi sehingga perolehan suaranya meningkat drastis di basis partai tersebut," ucap Hasto.

Hasto pun menantang Denny untuk menggali hal tersebut sebagai sosok yang merasa sebagai pemikir bagi kemajuan Indonesia Raya terutama mengeklaim untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Menurut Hasto, Associate Professor Australian National University (ANU) Marcus Mietzner pernah mengkaji meroketnya elektoral Demokrat pada 2009.

Di mana pada Juli 2008 sampai Februari 2009 digunakan USD 2 miliar untuk elektoral, sehingga menurut Marcus Mietzner, elektoral Demokrat meroket.

"Inilah yang seharusnya dikritisi oleh sosok akademisi seperti Pak Denny Indrayana," ujar Hasto.

Baca juga: Sinyalemen Denny Indrayana Soal Moeldoko Rebut Kendali Partai Demokrat dan Skenario Penundaan Pemilu

Hasto juga menemukan di Indonesia terjadi global reproduction of American politic, melalui liberalisasi politik dan ekonomi pascakrisis moneter 1997.

"Yang basisnya adalah kekuatan kapital, basisnya ada yang menggunakan populism, ada yang menggunakan dana-dana yang tujuannya populis tetapi tujuannya untuk mendongkrak elektoral," ucap Hasto.

Terlepas dari itu, Hasto mengingatkan bahwa sikap Ketua Umum PDIP Megawati sudah jelas mengenai pemilu yang harus dilaksanakan pada 2024.

"Dalam konteks ini mari kita wujudkan pemilu itu dengan sebaik-baiknya, jangan curiga berlebihan, jangan prejudice berdasarkan pengalamannya (Denny Indrayana) sendiri di masa lalu," jelas Hasto.

Isi Surat Denny Indrayana

Sebelumnya Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengirim surat terbuka kepada Presiden Indonesia ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Jumat (2/6/2023).

Surat tersebut, kata Denny, untuk meminta bantuan Ketua Umum PDI Perjuangan itu mencegah menguatnya gerakan penundaan Pemilu 2024.

Dalam surat tersebut, Denny mengatakan, bukan mempermasalahkan soal sistem Pemilu mana yang akan diterapkan.

Namun, ia menyampaikan kekhawatirannya secara terang-terangan kepada Megawati, bahwa banyak proses hukum saat ini yang bercampur dengan kepentingan sejumlah pihak jelang Pemilu 2024.

Baca juga: Sinyalemen Denny Indrayana Soal Moeldoko Rebut Kendali Partai Demokrat dan Skenario Penundaan Pemilu

Terkait hal itu, ia kemudian menyinggung mengenai peninjauan kembali (PK) KSP Moeldoko di Mahkamah Agung (MA) perihal kepemilikan Partai Demokrat, yang saat ini masih berjalan.

Denny kepada Megawati mengaku khawatir jika PK tersebut dimenangkan MA, maka akan berdampak pada ditundanya Pemilu 2024.

Karena itu, alasannya meminta bantuan kepada Megawati dikarenakan sosok putri mendiang Presiden Soekarno itu adalah sosok yang paling tegas menolak tiga periode masa jabatan presiden.

Berikut ini surat terbuka dari Denny Indrayana untuk Megawati Soekarnoputri,

Yth. Ibu Megawati Soekarnoputri,

Assalamu’aikum Warahmatullah Wabarakatuh, Merdeka, Salam Pancasila!

Ibu Megawati, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Selamat hari Pancasila, Selamat Bulan Bung Karno.

Izin saya menyampaikan surat ini. Ibu Mega adalah negarawan, mengedepankan kepentingan bangsa.

Terbukti di 2004 Ibu mencapreskan Joko Widodo. Meskipun, Ibu bisa saja maju sendiri. Lalu, Ibu memilih Ganjar Pranowo, meskipun Ibu bisa memutuskan Mbak Puan Maharani.

Saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda.

Saya risau dengan hukum di tanah air. Saya berpendapat, proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024.

Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik. Agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif.

Namun, niat baik untuk mengawal MK misalnya, dalam soal sistem pemilu legislatif, antara proporsional tertutup atau terbuka, dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu.

Siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai. Sesuatu yang kita tolak keras.

Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi.

Saat ini, KSP Moeldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketum Partai Demokrat. Beliau bukan anggota Demokrat. Jadi, bukan konflik internal.

Ini pihak eksternal, KSP Presiden Jokowi yang mau mengambil alih partai orang lain. Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa.

Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena saya duga Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres yang dirugikan.

Saya lihat, Ibu paling tegas menolak presiden tiga periode, lugas menolak penundaan pemilu.

Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak.

Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa.

Silakan Ibu cek informasi ini, dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu, yang nyata-nyata melanggar konstitusi.

Melbourne, 2 Juni 2023

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D