Jokowi Tak Boleh Berpihak Dukung Capres 2024 Dianggap Pernyataan yang Sesat dan Keliru

"Organisasi Relawan Jokowi yang terdaftar di TKN tahun 2019 saja hampir 2.000 organ. Belum lagi ribuan yang tidak terdaftar. Adian Napitupulu mengklaim 320 Organ mendukung Ganjar itu sangat sedikit dan tidak sebanding dengan banyaknya organ relawan Jokowi baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar di TKN 2019," jelas Silfester.

Ditegaskan bahwa yang tidak terdaftar di TKN apalagi yang di daerah daerah dan luar negeri itu juga banyak sekali. Dan 320 organ relawan yang terdaftar di Desk Relawan Ganjar itu adalah komunitas baru, organ kuncup - kuncup yang anggotanya juga sedikit dan baru dibuat serta tidak mempunyai anggota diseluruh Indonesia dan Luar Negeri.

"Jadi sangat sedikit sekali tidak sebanding dengan jumlah anggota Relawan Jokowi yang tersebar di seluruh Indonesia dan Luar Negeri," katanya.

"Kami Solmet juga bersama ribuan organ relawan Jokowi lainnya juga tidak mendaftar di TKN tahun 2019 dan saat ini masih banyak organ yang masih setia tegak lurus menunggu Komando Pak Jokowi belum mendukung siapapun Capresnya,' katanya.

"Kami tahu karena kami selalu keliling seluruh Indonesia menyapa, berdiskusi dan bekerjasama dengan relawan dan mengetahui persis keberadaan relawan Jokowi dimanapun berada jadi tidak asal bunyi klaim sana dan klaim sini," katanya.

Apalagi pernyataan Adian yang mengatakan Relawan Jokowi menjerumuskan Pak Jokowi karena menunggu arahan Jokowi mengenai Bacapres.

"Ini Naif sekali karena Adian dan PDIP selalu membawa dan mengklaim nama Relawan Jokowi dimana - mana, harusnya kalo percaya diri ya bawa saja nama Relawan Ganjar atau Relawan PDIP bukan relawan Jokowi karena Relawan Jokowi itu bukan Relawan Ganjar atau Relawan PDIP," jelas Silfester.

Menurut dia harusnya PDIP dan Megawati meminta maaf ke rakyat karena penyebutan Presiden Jokowi sebagai petugas partai telah melukai hati banyak masyarakat sehingga banyak relawan dan masyarakat yang tidak mendukung Ganjar Pranowo.

"Apalagi faktor Ganjar dan PDIP yang menolak pelaksanaan Piala Dunia U-20. Termasuk komunikasi politik dengan Parpol lainnya dan relawan yang terkesan kaku dan sombong karena mentang-mentang sudah punya tiket untuk Pencapresan," katanya.

Baca juga: Ganjar Respons Santai Soal Relawan Jokowi-Gibran Dukung Prabowo: Enggak Apa-apa

Dikatakan bahwa Jokowi adalah seorang presiden yang Mandataris Rakyat sesuai Undang - Undang dan bukan petugas partai.

"Karena diksi petugas partai itu tidak ada dalam undang - undang ketatanegaraan Indonesia. Kalau disebut petugas partai berarti ada yang menyuruh dan berarti yang menyuruh adalah atasan atau pemilik partai. Mau jadi apa bangsa kita kalau Presiden harus tunduk kepada pemilik partai bisa hancur bangsa ini nantinya. Semua kebijakan harus dilaporkan dan harus sesuai keinginan pemilik partai. Ini yang kita takutkan nantinya Capres yang dibawah ketiak pligarki partai," ujar Silfester Matutina.