NasDem Usung Anies Baswedan Capres 2024, Surya Paloh Tanya Apa yang Salah?

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai NasDem kerap tak diundang dalam berbagai kesempatan pertemuan partai politik anggota koalisi pemerintahan.

Misalnya NasDem tidak diundang dalam acara silaturahmi di DPP PAN serta pertemuan di Istana Negara pada Selasa (2/5/2023) lalu.

Mereka yang datang pada kesempatan itu yakni Presiden Joko Widodo, Plt Ketum PPP Mardiono, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Banyak pihak memandang bahwa tak diundangnya Surya Paloh pada dua momen pertemuan itu tak lain karena NasDem telah membentuk koalisi dan lebih dulu menentukan calon presidennya.

Hal ini dianggap bahwa NasDem ingin keluar dari koalisi pemerintahan.

Baca juga: Besok Partai Nasdem Daftarkan Bakal Calon Anggota Legislatif ke KPU RI

Menyikapi hal ini, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut ada persepsi dan pemahaman yang belum menyatu atas deklarasi pencapresan Anies Baswedan oleh NasDem.

"Mungkin ini persepsi dan pandangan pemahaman yang barangkali belum menyatu," kata Paloh dalam tayangan Ni Luh di Youtube Kompas TV, ditulis Selasa (9/5/2023).

Paloh menjelaskan bahwa pencalonan Anies Baswedan merupakan pencalonan seorang warga negara Indonesia yang seutuhnya punya hak politik untuk dicalonkan atau mencalonkan dirinya.

Sehingga ia mempertanyakan apa yang salah dengan sikap Nasdem sebagai partai pertama yang mendeklarasikan bakal calon presidennya.

"NasDem menganggap apa masalahnya dengan pencalonan seseorang warga negara Indonesia yang seutuhnya mempunya hak politik untuk dicalonkan dan mencalonkan dirinya untuk dicalonkan, apa yang salah?" tanya Paloh.

Jika NasDem disebut sudah berseberangan dengan koalisi pemerintah, Paloh pun mengungkit kehadiran PAN dan Gerindra.

Sebagaimana diketahui, pada Pilpres 2019 lalu paslon Jokowi-Maruf Amin didukung oleh PKB, Nasdem, PPP, Hanura, PDIP, Golkar dan PKPI.

Sedangkan PAN dan Gerindra masuk koalisi yang berseberangan dengan mengusung paslon Prabowo-Sandiaga Uno.

"Kalau berseberangan kenapa ada yang namanya Gerindra berada dalam posisi pemerintahan, katakanlah Golkar, PAN dalam posisi pemerintahan kalau diambil dari pada starting awal koalisi pemerintahan itu. Yang ada hanya PDIP, Nasdem itu pengusung, ditambah barangkali PKB muncul Hanura, bukan Gerindra," kata Paloh.