Wacana Koalisi Besar Duet Prabowo dan Airlangga, Bagaimana Nasib Cak Imin?

Menurut Jazilul, kerumitan terletak pada penentuan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) seperti koalisi saat ini, yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), dan Koalisi Perubahan.

"Jika nanti berkoalisi atau koalisi besar itu, bukannya lebih rumit lagi? Apakah nanti terkait pengambilan keputusan terkait capres dan cawapres dengan koalisi yang besar, pakai ukuran dan standar apa memutuskannya," kata Jazilul kepada wartawan, Senin (3/4/2023).

Dia mencotohkan seperti koalisi yang dibangun Gerindra dan PKB kesulitan dalam memutuskan capres-cawapres.

"Orang kami berdua saja kesulitan memutuskan, apalagi berlima," ujar Wakil Ketua MPR RI ini.

Namun, Jazilul menyebut pihaknya menunggu arahan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait wacana koalisi besar ini.

"Namun pengalaman yang berjalan, kerumitannya justru bagaimana menyusun format koalisinya, menentukan calon presiden dan calon wakil presiden dan juga portofolio yang akan dibuat," ungkapnya.

Baca juga: Penyatuan Koalisi KIR-KIB Dinilai untuk Memastikan Pilpres Menang Satu Putaran

Dia menambahkan wacana koalisi besar tersebut baru dibicarakan pada tingkatan elite.

Di sisi lain, Jazilul menjelaskan PKB belum mengkonfirmasi kepada cabang-cabang, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) termasuk kiai dan ulama untuk menyetujui wacana tersebut.

"Menurut saya masih banyak langkah, masih tahapan yang harus ditempuh sehingga koalisi besar itu terjadi," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut dua koalisi partai saat ini yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PPP, dan PAN cocok dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Gerindra dan PKB.

Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri acara Silaturahmi antara PAN dengan Presiden, di Kantor DPP, Jakarta Selatan, Minggu, (2/4/2023).

“Cocok,” kata Jokowi.

Terkait penggabungan dua koalisi partai tersebut kata Jokowi terserah para Ketum partai masing-masing. Yang pasti kata Presiden koalisi harus dibangun untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Saya hanya bilang cocok, terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai, untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik,” katanya.

Dalam acara silaturahmi tersebut kata Presiden membicarakan masalah kebangsaan sekaligus keberlanjutan program pembangunan ke depannya.