Politikus Golkar Jelaskan Kriteria Cawapres Pendamping Airlangga Hartarto di Pilpres 2024

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, mengatakan saat ini pihaknya tengah mencari calon wakil presiden yang tepat untuk mendampingi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Pemilu 2024.

Sejumlah kriteria telah disiapkan Golkar untuk pendamping Airlangga.

Dave mengatakan, intinya cawapres Airlangga harus memiliki tujuan yang sama.

“Cawapres yang tepat bagi Pak Airlangga adalah yang bisa bersama-sama membangun bangsa dan melanjutkan seluruh kebijakan-kebijakan ekonomi saat ini,” ujar Dave kepada wartawan, Kamis (16/2/2023).

Legislator Komisi I DPR RI itu mengatakan, sosok cawapres Airlangga tersebut penting agar program Presiden Jokowi tetap berjalan dan semakin tepat sasaran.

“Kami akan mengumumkan tepat pada waktunya, jangan tergesa-tergesa,” tutur Dave.

Menurut dia, saat ini Golkar tengah fokus bekerja untuk menyejahterakan rakyat.

Baca juga: Sederet Ketua Umum Partai Temui Golkar Jelang 2024, Airlangga Dinilai Mampu Merangkul Semua Parpol

“Agar semua tetap fokus bekerja untuk rakyat dahulu. Nanti akan diumumkan, kita tidak mau sebarkan dahulu,” tandas dia.

Sebelumnya, Ketua DPP Golkar, Lamhot Sinaga, menilai Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto layak menjadi calon presiden (capres) dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Dia memaparkan sejumlah catatan kinerja positif dari Airlangga menjadi bukti Menkoperekonomian itu untuk bersaing di pilpres 2024.

Baca juga: Airlangga: Golkar Institute Essay Competition Ajang Generasi Milenial Sumbang Ide dan Gagasan

"Kinerja perekonomian kita kan sangat bagus. Pertumbuhan ekonomi juga dari waktu ke waktu tumbuh. sektor riil juga tumbuh, program hilirisasi juga sedang dikembangkan oleh pemerintah. Nah kalau Golkar menjawab siapa yang layak, ya Pak Airlangga," kata Lamhot kepada wartawan, Selasa (7/2/2023).

Menurut Lamhot, tak sulit bagi Airlangga melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi.

Dia mengatakan menjadi koalisi dalam pemerintahan dan Menteri Koordinator Perekonomian dalam KIB menjadi dasar bagi Airlangga melanjutkan program-program pemerintah.

"Pak Airlangga ini sudah tahu apa yang akan dikerjakan. kalau pun nanti Pak Airlangga jadi presiden, tidak perlu lagi proses adaptasi dalam melanjutkan pemerintahan yang sekarang," kata dia.

Baca juga: Golkar Disebut Jadi Kunci dalam Pemerintah, Layak Pimpin Koalisi

Lamhot juga yakin, anggota KIB, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mengusung Airlangga sebagai capres.

Sebagai penginisiasi KIB, Lamhot menilai rekam jejak Airlangga dianggap mumpuni.

"Kalau presidennya dari luar pemerintahan, minimal dia harus adaptasi lagi, nah ini kan yang dirugikan masyarakat," ujar Lamhot.

Menurut Lamhot, tantangan ke depan adalah resesi global.

Dia berpadangan capres ke depan adalah orang yang bisa membawa bangsa keluar dari krisis global yang saat ini mendera.

"Pak Airlangga bisa menuntaskan persoalan ekonomi bangsa. Ke depan mudah-mudahan tidak ada pandami lagi. Di tengah pandemi saja mampu, apalagi dalam keadaan kondisi normal," kata Lamhot.

Sejumlah catatan positif dicatat Airlangga seperti menjadi Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN).

Saat Covid-19 melanda, kata Lamhot, Indonesia masih bisa bertahan.

Selain itu, masuknya arus investasi di tengah krisis menunjukan adanya kepercayaan dari pemilik modal.

"Nah ini kan portofolio ekonomi yang dibangun menko perekonomian yang menghasilkan output yang dipercaya oleh dunia internasional, sehingga investasi masuk," tambahnya.

Selain itu Lamhot mengatakan kepada masyarakat bahwa Airlangga menjadi satu satunya tokoh yang konsen menambah alokasi anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai 128 triliun lebih.

"Sektor UMKN tumbuh, ini yang dilihat rakyat," kata Lamhot.

Lamhot mengatakan saat ini Partai Golkar sedang berproses bagaimanameyakinkan masyarakat untuk mendukung Airlangga Hartarto.

Bagi Golkar, tentunya meyakinkan masyarakat itu jauh lebih penting daripada meyakinkan secara politik.

"Bagaimana supaya masyarakat ini menghendaki orang-orang tidak hanya sebatas popularitas tapi orang yang mumpuni mengurus bangsa dan negara inilah yang harus nantinya yang akan mereka pilih di pilpres yang akan datang," tandas Lamhot.