Sosok Aher Masuk Radar PKS Jadi Cawapres Anies Pilpres 2024, Demokrat: Kami Hormati Kedaulatan PKS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan pihaknya tengah menggodok sosok calon wakil presiden atau cawapres untuk diajukan kepada Anies Baswedan sebagai pendamping pada Pilpres 2024 mendatang.

Ada beberapa sosok yang dinilai cocok untuk mendampingi Anies.

Baca juga: PKS Godok 5 Nama Cawapres Anies Baswedan: Ada AHY, Khofifah, Aher hingga Ganjar Pranowo

Untuk non kader PKS di antaranya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Sementara dari internal PKS ada mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid.

"Salah satunya (AHY) tapi Bu Khofifah juga sesuatu, Mas Ganjar juga mungkin. Ya kita ajukan Kang Aher, ada juga Ustaz Hidayat Nur Wahid, tapi itu mah internal," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (6/10/2022) dikutip dari Kompas.TV.

Ia mengingatkan Anies dalam mencari kriteria cawapres.

Menurut dia, Anies harus mampu memenangkan Pilpres 2024.

"Formasinya harus yang formasi menang. Jangan sampai maksain, kalau kita maksain, ya ujung akhirnya nanti belum tentu menang," kata Mardani.

Anies disebut-sebut akan diusung tiga partai politik untuk maju jadi Capres 2024. Yakni Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat.

Baca juga: Partai NasDem Kenalkan Anies ke Masyarakat Melalui Pemikiran dan Kepribadiannya

Menanggapi hal ini, Partai Demokrat menyatakan pihaknya menyambut baik jika Ahmad Heryawan atau Aher sebagai Cawapres PKS.

"Itu adalah kedaulatan PKS, calon mitra koalisi kami, sebagai parpol yang mandiri dan independen," ungkap Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara, Herzaky Mahendra Putra terkait
pencawapresan Aher.

Herzaky mengatakan Demokrat juga menghormati usulan Aher sebagai Cawapres dari PKS.

Menurutnya, PKS tentunya juga ingin mendapatkan efek elektoral dari pencawapresan Ahmad Heryawan.

Dengan naiknya elektoral parpol pengusung, bisa memberikan dampak penguatan di parlemen.

"Kalau pemerintahan kuat dan parlemen kuat, bisa saling bersinergi. Bisa mewujudkan aspirasi perubahan yang disuarakan oleh rakyat," ujarnya.