Audiensi dengan Walikota Palopo, Wamensos Tekankan Pentingnya Data dalam Program Sosial

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan di Indonesia harus selalu berbasis data. Pernyataan ini disampaikannya saat menerima audiensi Walikota Palopo Amira Maulidyanti dan jajaran Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).

“Setiap program harus menggunakan DTSEN. Semua harus berbasis data, data, data,” tegas Agus Jabo.

Audiensi tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pembangunan Sekolah Rakyat, kuota PBI Jaminan Kesehatan, ketersediaan logistik lumbung sosial, hingga program Rumah Sejahtera Terpadu (RST). Hadir dalam pertemuan, antara lain Kadinsos Kota Palopo Zul, Pemimpin Redaksi Jurnal PRISMA LP3ES Fajar Nursahid, Direktur Eksekutif LP3ES Fahmi Wibawa, Wakil Direktur LP3ES Erwan Halil, dan Associate LP3ES Arif Wakhidin.

Wali Kota Palopo, Amira Maulidyanti, menyatakan kesiapan daerahnya mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Ia mengungkapkan, lahan yang tersedia untuk sekolah ini mencapai sekitar lima hektare. Menanggapi hal itu, Agus Jabo menekankan pentingnya status lahan yang jelas.

“Palopo harus punya Sekolah Rakyat, dan sertifikat tanahnya harus atas nama Pemkot,” ujarnya.

Baca juga: Wamensos Agus Jabo Sambut Usulan Pahlawan Nasional dari Ranah Minang

Agus Jabo juga menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, masing-masing dengan kapasitas 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA. Sekolah ini tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pengembangan karakter dan keterampilan siswa melalui konsep talent mapping.

“Siswa Sekolah Rakyat harus berkarakter, terampil, dan beragama. Mereka juga diarahkan menguasai minimal dua bahasa asing sebagai bekal menghadapi tantangan global,” tambahnya.

Dalam audiensi itu, Wamensos menekankan pentingnya pemerataan teknologi agar tidak terjadi kesenjangan antara siswa kaya dan miskin. “Mulai dari SD hingga SMA, setiap siswa akan diberikan laptop agar tidak ada lagi kesenjangan teknologi,” ujarnya.

Agus Jabo juga menyoroti persoalan sanitasi dan rumah tidak layak huni yang masih banyak ditemui di desil 1 dan 2 DTSEN, sebagai salah satu faktor meningkatnya angka kemiskinan. Hal ini menjadi dasar program pembangunan tiga juta rumah layak huni yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, perwakilan LP3ES menyampaikan hasil riset sosial ekonomi yang menunjukkan tantangan besar dalam pengentasan kemiskinan struktural. Diskusi pun menekankan sinergi antara pemerintah dan lembaga riset agar kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dapat dijalankan lebih efektif.

Menutup pertemuan, Agus Jabo mengingatkan seluruh pihak agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu, ketika pemerintah daerah kurang memahami kondisi warganya.

“Jangan sampai pemerintah daerah tidak tahu masalah warganya, seperti kasus di Sukabumi ada warga yang tubuhnya penuh cacing. Kita harus aktif, sinergi, dan berpijak pada data. Itulah fondasi pengentasan kemiskinan,” tutup Wamensos.

Baca juga: Air Bersih Terputus Usai Banjir Bandang di NTT, Kemensos Bergerak Cari Sumber Baru