Kemensos dan Kemendikdasmen Bahas Proses Rekrutmen Guru, Peserta Didik dan Kurikulum Sekolah Rakyat

TRIBUNNEWS.COM - Instruksi Presiden no 8 tahun 2025 terkait optimalisasi pengentasan kemiskinan ektrem telah diterbitkan. 

Kementerian Sosial bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kini tengah mematangkan proses rekrutmen guru dan peserta didik serta kurikulum sekolah rakyat yang akan segera dibuka pada tahun ajaran baru 2025/2026.

"Inpres No 8 tahun 2025 sudah keluar, yang menjadi pedoman kita. Dan didalamnya tugas-tugas dari Kemendikdasmen maupun Kemensos juga sudah jelas," kata Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Selasa (8/4/2025).

Gus Ipul juga menyatakan kehadirannya kali ini sekaligus mendetilkan apa saja yang menjadi tugas dari Kemensos maupun Kemendikdasmen termasuk dalam proses rekrutmen guru, kurikulum dan peserta didik.

Dalam proses rekrutmen guru akan melalui kontrak kerja individu. "Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar disitu (Sekolah Rakyat)," kata Menteri Dikdasmen Abdul Mu'ti.

Ia juga menambahkan bahwa kualifikasi guru yang telah lulus PPG akan dimintakan kualifikasi. "Yang pertama ia harus fulltime, harus disitu, dan harus disampaikan diawal," katanya. Guru-guru ini juga nantinya akan bisa mengajar lebih dari 1 mata pelajaran. 

Baca juga: Kemensos Gandeng Kemenag Susun Pendidikan Karakter di Sekolah Rakyat

Terkait Kepala Sekolah, menurutnya dapat diputuskan tergantung jumlah muridnya. Bisa disatu lokasi hanya memiliki 1 kepala sekolah yang diisi dengan tiga jenjang SD, SMP, SMA.

"Untuk BNBA dari Guru yang akan menjadi tenaga pendidik, akan diserahkan pada 24 April," kata dia.

Abdul Mu'ti juga mengatakan kurikulum yang akan digunakan pada Sekolah Rakyat yaitu individual approach atau pemetaan peserta didik di awal.

"Sekolah Rakyat akan dikembangkan berbeda dengan sekolah biasa. Siswa bisa masuk kapan saja tanpa mengikuti tahun ajaran, multi entry multi exit, " kata Abdul.

Setiap siswa memiliki capaian belajarnya masing-masing. "Multi entry multi exit jangan dimaknai bisa keluar kapan saja. Namun bisa masuk kapan saja dan mencapai capaian pembelajaran kapan saja. Tidak harus semua siswa disamakan. Yang penting adalah mereka bisa belajar dan karakternya terbentuk melalui asrama," kata Abdul.

Sementara itu untuk proses rekrutmen peserta didik akan melalui dapodik dengan diintegrasikan dengan DTSEN. "Kami punya dapodik, nantinya akan kami cek dengan DTSEN. Jika mereka yang masuk desil 1 dan desil 2 tidak terdata pada dapodik berarti mereka adalah anak yang putus sekolah. Sehingga tidak akan mengambil peserta didik dari mereka yang sudah bersekolah," katanya.

Baca juga: Komitmen Entaskan Kemiskinan Jawa Barat, Kemensos Jalin Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi