Mensos Gus Ipul Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat di Jember

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mendorong beberapa daerah di Jawa Timur untuk dijadikan prioritas pembangunan Sekolah Rakyat. 

Kabupaten Jember, sebagai pusat wilayah Tapal Kuda, menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan. Hal ini karena tingkat kemiskinan di Jember masih relatif tinggi, yaitu sebesar 9,01 persen dari total penduduk, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Hal ini disampaikan Gus Ipul saat menerima audiensi Kadinsos Provinsi Jatim Restu Novi Widiani dan para kepala dinas sosial se-Jawa Timur di Kantor Kemensos, Jakarta, pada Senin (24/3/2025).

Awalnya, Gus Ipul bertanya mengenai lokasi mana saja di wilayah Jatim yang diusulkan untuk dibangun Sekolah Rakyat pada tahun ini. Kadinsos Kabupaten Pasuruan, Suwito Adi mengatakan, pihaknya mengusulkan untuk menggunakan lahan bekas kantor pemerintah daerah yang lama.

"Sekolah rakyat yang diusulkan di mana?" tanya Gus Ipul.

"Di kantor Pemda lama, di Hayam Wuruk. Itu sudah siap, Pak Menteri," jawab Suwito.

Baca juga: Safari Ramadan di Surakarta, Mensos Gus Ipul: KPM Penerima Manfaatkan Bansos Sesuai Peruntukannya

Gus Ipul lantas kembali bertanya mengenai kesiapan Pemda Kabupaten Pasuruan terkait penerimaan calon siswa Sekolah Rakyat pada tahun ini. Suwito menyampaikan, pihaknya sudah siap melakukan hal tersebut. Bahkan, ia menyebut, Pemda Kabupaten Pasuruan juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU.

"Berarti bisa penerimaan tahun ini?" tanya Gus Ipul.

"Nggih, tahun ini insya Allah siap. Kemarin sudah kita koordinasikan dengan PU," ujar Suwito.

Sementara itu, Kadinsos Provinsi Jatim, Restu Novi Widiani mengungkapkan, tanah milik Pemprov banyak berada di wilayah Malang dan Jember. Mendengar hal itu, Gus Ipul pun meminta Novi agar Jember bisa memulai Sekolah Rakyat pada tahun ini.

"Nah, Jember. Bisa enggak bu, suruh mulai itu Jember tahun ini," kata Gus Ipul.

Novi menjelaskan, pihaknya memang memprioritaskan Jember sebagai salah satu lokasi Sekolah Rakyat. 

"Kalau tanahnya ada kosong. Itu memang kami prioritaskan," jelas dia.

Sekolah Rakyat, yang direncanakan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026, merupakan program pendidikan gratis bagi pelajar dari keluarga prasejahtera dan sangat miskin yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 

Program ini merupakan salah satu upaya konkrit pemerintah untuk memutuskan lingkaran kemiskinan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat yang kurang beruntung dapat berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Baca juga: Gus Ipul Targetkan Sekolah Rakyat di Tiap Kabupaten Kota, Fokus pada Anak dari Keluarga Miskin