Rakor Kepemudaan Hasilkan Rumusan Sinergi Pengembangan Wirausaha untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

7. Sehubungan dengan kondisi pemuda sebagai aset bangsa berikut berbagai tantangan dan potensinya, maka pembangunan kepemudaan seyogyanya menjadi tugas dan tanggung jawab kolektif antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha. Oleh karena itu koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan menjadi amat penting dan strategis, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017.

8. Implementasi amanat Perpres No.66/2017 secara teknis dijabarkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan di tingkat Pusat dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan yang mengacu pada RAN di tingkat Daerah. RAN Pelayanan Kepemudaan merupakan: (1) dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu; (2) wujud komitmen bersama dari para pemangku kepentingan suatu tema kebijakan tertentu untuk mencapai suatu perubahan konkret yang disepakati bersama.

9. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Agenda pengembangan kewirausahaan pemuda merupakan salah satu agenda penting dalam koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan, karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan faktual bangsa Indonesia dewasa ini yakni pentingnya penumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional.(*)