Erick Thohir Bersih-bersih Jabatan di Kementerian BUMN, Pengamat Ekonomi: Itu Perubahan Positif

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta para pemimpin BUMN tak usah melobi dirinya agar tidak dicopot dari jabatannya.

Menurutnya, jika kinerjanya baik, otomatis jabatan seseorang itu tak akan diganti.

Hal tersebut disampaikan oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

“Disampaikan juga (oleh Erick Thohir) mereka (para pimpinan BUMN) enggak perlu lobi-lobi untuk mempertahankan jabatannya, kalau bottom line bagus enggak usah khawatir,” ujar Arya yang dilansir melalui Kompas.com.

Arya berujar, hal itu dikatakan Erick saat bertemu dengan 32 direktur utama dan komisaris perusahaan BUMN di sebuah tempat di Jakarta pada Selasa (19/11/2019) lalu.

“Pak Erick juga sampaikan bahwa bila BUMN baik maka ekonomi Indonesia juga baik,” kata Arya.

Atas dasar itu, Erick berharap para Dirut dan Komisaris BUMN bekerja dengan sepenuh hati untuk meningkatkan kinerja BUMN.

“Pak Erick sampaikan juga, dibutuhkan akhlak baik para pemimpin BUMN ini,” ucapnya.

Sebelumnya, Erick Thohir yang belum genap sebulan menjabat sebagai Menteri BUMN membuat gebrakan tak biasa.

Ia tidak ragu untuk memberhentikan seluruh pejabat eselon I BUMN.

Total tujuh pejabat eselon I itu, dipindahtugaskan menjadi direksi di beberapa perusahaan milik BUMN.

Hal tersebut dilakukan guna mencapai target pembenahan kinerja perusahaan.

Pengamat ekonomi dari Universitas Sebelas Maret Surakarta, Retno Tanding Suryandari menilai pengalihan pejabat eselon I di Kementerian BUMN merupakan suatu perubahan positif.

Pasalnya, ia memandang hal tersebut sebagai penyederhanaan struktur.

Dosen Manajemen UNS itupun beranggapan Erick Thohir akan melakukan beberapa perubahan untuk mewujudkan visi presiden dalam menjadikan BUMN dan Kementerian BUMN sebagai 'Indonesia in Corporate'.

"Mungkin akan ada perubahan lagi yang dilakukan Pak Erick Thohir karena melihat visinya Pak Jokowi yang akan menjadikan BUMN dan Kementerian BUMN menjadi 'Indonesia in Corporate'," tutur Retno.

Ia menambahkan, menurut visi tersebut, BUMN diharapkan dapat menjadi satu holding company yang sangat besar.

"Selain itu, BUMN juga diharapkan dapat salah satu tangan Indonesia untuk melakukan investasi, mencermati industri mana yang bagus untuk dikembangkan dan berinvestasi dalam jangka panjang," lanjut Retno.

Menurutnya, hal tersebut baik untuk dilakukan di Indonesia.

Namun, Retno menuturkan, untuk mencapai Kementerian BUMN dan BUMN menjadi satu holding company yang sangat efektif dan efisien, perlu dilakukan perombakan-perombakan yang luar biasa.

Sebab asumsinya, menurut Retno, jika diarahkan menjadi Indonesia in Corporate atau satu holding company yang sangat besar maka harus mampu mewakili kepentingan Indonesia untuk melakukan investasi, akuisisi industri atau perusahaan internasional.

Contohnya, pasti dibutuhkan mindset yang berbeda.

"Harus berpikir secara profesional untuk menjadikan BUMN dan Kementerian BUMN menjadi satu holding company yang kuat," kata Retno.

(Tribunnews.com/Maliana/Widyawati Metta)(Kompas.com/Akhdi Martin Pratama)