10 Negara Tolak Akui Palestina dan 157 Mendukung, Mengapa Jepang Pilih Menunda?

TRIBUNNEWS.COM - Banyak negara mulai mengakui Negara Palestina selama Majelis Umum ke-80 Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar mulai 22 September 2025.

Baru-baru ini, Prancis, Andorra, Belgia, Luksemburg, Malta, Monako, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal resmi pengumumkan pengakuan terhadap Negara Palestina. 

Setidaknya, ada 157 dari 193 negara anggota PBB yang mengakui Negara Palestina atau sekitar 81 persen komunitas internasional, menurut laporan Al Jazeera.

Selain itu, Palestina juga diakui oleh Takhta Suci, badan pemerintahan Gereja Katolik dan Kota Vatikan, yang berstatus pengamat non-anggota PBB.

Sebelumnya, Prancis dan Arab Saudi menginisiasi pemungutan suara di Majelis Umum PBB tanggal 12 September 2025 tentang New York Declaration on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution.

Kedua negara tersebut bertindak sebagai pengusul utama resolusi dan negara anggota lain memberikan suara mereka.

Namun, Jepang tidak ikut serta dalam pemungutan suara tersebut dan memilih untuk menunda sikap terkait pengakuan Negara Palestina.

Sementara itu, dalam pemungutan suara tersebut, setidaknya 10 negara menolak resolusi yang diajukan oleh Prancis dan Arab Saudi, berikut ini daftarnya.

10 Negara yang Menolak Mengakui Negara Palestina

1. Amerika Serikat
2. Argentina
3. Hungaria
4. Israel
5. Mikronesia
6. Nauru
7. Palau
8. Papua Nugini
9. Paraguay
10. Tonga.

Baca juga: Janji Trump ke Pemimpin Arab: AS Akan Larang Israel Caplok Tepi Barat

Jepang Dituduh Tunduk pada AS

Media Asahi Shimbun menulis artikel berjudul "Following U.S. request, Japan won’t recognize Palestinian state" pada 17 September 2025.

Artikel tersebut mengutip sumber anonim dari pemerintah yang mengatakan Jepang menunda pengakuan terhadap Negara Palestina karena tekanan dari AS.

"Langkah tersebut diyakini berasal dari kekhawatiran bahwa pengakuan tersebut dapat berdampak negatif terhadap situasi di Timur Tengah, serta hubungan Jepang dengan Amerika Serikat," kata sumber tersebut.

Pernyataan yang dirilis oleh menteri luar negeri Jepang pada 21 September dan perdana menterinya pada 24 September secara langsung menjawab tuduhan tersebut.

Mereka menegaskan pengakuan Jepang terhadap Negara Palestina hanyalah masalah waktu dan mereka menunda pengakuan tersebut karena mempertimbangkan situasi di Timur Tengah.

Jepang: Mengakui Palestina Hanyalah Masalah Waktu

Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengatakan pengakuan negara Palestina hanyalah masalah waktu dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Rabu.

Ia menegaskan Jepang tidak akan mengakui Negara Palestina saat ini, tapi tidak menyebutkan kapan akan mengakuinya.

Dalam pidato itu, ia mengecam Israel bahwa mereka menentang untuk mengakui Negara Palestina.

"Saya merasa sangat geram dengan pernyataan pejabat senior pemerintah Israel yang tampaknya secara tegas menolak gagasan pembentukan negara Palestina," kata Shigeru Ishiba.

"Bagi negara kami, pertanyaannya bukanlah apakah akan mengakui negara Palestina, tetapi kapan. Tindakan sepihak yang terus dilakukan oleh pemerintah Israel tidak akan pernah bisa diterima," ujarnya.

"Saya harus menyatakan dengan jelas bahwa jika tindakan lebih lanjut diambil yang menghalangi terwujudnya solusi dua negara, Jepang akan dipaksa untuk mengambil langkah-langkah baru sebagai tanggapan," tambahnya.

Pada hari Jumat (19/9/2025), Menteri Luar Negeri Jepang Takeshi Iwaya mengatakan ia menelepon menteri luar negeri AS, Israel dan Palestina untuk menyampaikan posisi Jepang.

Dalam panggilan telepon itu, Iwaya akan menjelaskan pandangan Tokyo terkait masalah ini pada pertemuan puncak terkait yang akan diselenggarakan bersama oleh Prancis dan Arab Saudi di New York pada hari Senin (21/9/2025).

"Kami memutuskan untuk tidak mengakui (negara Palestina) saat ini," ujar Iwaya dalam konferensi pers pada hari Senin.

Ia mengatakan Jepang akan terus mempelajari masalah ini secara komprehensif dengan penuh minat sambil memantau dengan saksama setiap perubahan situasi.

"Situasi Palestina saat ini dapat merusak premis solusi dua negara, di mana Palestina dan Israel hidup berdampingan secara damai," ujarnya.

Menekankan pentingnya Israel menghentikan aksi militernya dan memberikan bantuan kepada Otoritas Palestina, Iwaya mengatakan, "Jepang akan terus memainkan peran yang realistis dan aktif dalam membawa kita selangkah lebih dekat ke solusi dua negara."

Ia mengkritik Israel karena memperluas operasi militernya, dengan mengatakan, "Tindakan tersebut menempatkan Palestina dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya."

"Jika Israel mengambil tindakan lebih lanjut untuk menghalangi terwujudnya solusi dua negara, kita harus mengambil pendekatan baru," ujarnya.

Pernyataan itu tampaknya mengisyaratkan kemungkinan mengakui negara Palestina di masa depan dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel, lapor Japan Times.

Dalam pemungutan suara di PBB mengenai Resolusi New York yang diajukan oleh Prancis dan Arab Saudi pada12 September lalu, setidaknya ada 12 negara yang abstain dan 157 negara anggota PBB yang mendukung.

12 negara yang Abstain

1. Albania
2. Kamerun
3. Republik Ceko
4. Republik Demokratik Kongo
5. Ekuador
6. Ethiopia
7. Fiji
8. Guatemala
9. Samoa
10. Makedonia Utara
11. Moldova
12. Sudan Selatan.

157 Negara yang Mengakui Negara Palestina

1. Prancis
2. Luksemburg
3. Malta
4. Monako
5. Belgia
6. Andorra
7. Britania Raya / Inggris
8. Australia
9. Kanada
10. Portugal
11. Meksiko
12. Armenia
13. Slovenia
14. Irlandia
15. Norwegia
16. Spanyol
17. Bahama
18. Trinidad dan Tobago
19. Jamaika
20. Barbados
21. Saint Kitts dan Nevis
22. Kolombia
23. Saint Lucia
24. Takhta Suci (Vatikan) *(Negara peninjau bukan anggota PBB)
25. Swedia
26. Haiti
27. Guatemala
28. Thailand
29. Islandia
30. Brasil
31. Grenada
32. Antigua dan Barbuda
33. Dominika
34. Belize
35. Saint Vincent dan Grenadines
36. Honduras
37. El Salvador
38. Suriah
39. Sudan Selatan
40. Liberia
41. Lesotho
42. Uruguay
43. Paraguay
44. Suriname
45. Peru
46. Guyana
47. Chili
48. Ekuador
49. Bolivia
50. Argentina
51. Republik Dominika
52. Venezuela
53. Pantai Gading
54. Lebanon
55. Kosta Rika
56. Montenegro
57. Timor Leste
58. Malawi
59. Kirgizstan
60. Afrika Selatan
61. Papua Nugini
62. Uzbekistan
63. Tajikistan
64. Bosnia dan Herzegovina
65. Georgia
66. Turkmenistan
67. Azerbaijan
68. Kazakhstan
69. Eswatini
70. Filipina
71. Vanuatu
72. Benin
73. Guinea Khatulistiwa
74. Kenya
75. Etiopia
76. Rwanda
77. Bhutan
78. Republik Afrika Tengah
79. Burundi
80. Botswana
81. Nepal
82. Republik Demokratik Kongo
83. Polandia
84. Oman
85. Gabon
86. Sao Tome dan Principe
87. Mozambik
88. Angola
89. Republik Kongo
90. Sierra Leone
91. Uganda
92. Laos
93. Chad
94. Ghana
95. Togo
96. Zimbabwe
97. Maladewa
98. Bulgaria
99. Tanjung Verde
100. Korea Utara
101. Niger
102. Rumania
103. Tanzania
104. Hongaria
105. Mongolia
106. Senegal
107. Burkina Faso
108. Kamboja
109. Komoro
110. Guinea
111. Guinea-Bissau
112. Mali
113. Tiongkok
114. Belarusia
115. Namibia
116. Rusia
117. Ukraina
118. Vietnam
119. Siprus
120. Republik Ceko
121. Mesir
122. Gambia
123. India
124. Nigeria
125. Seychelles
126. Slovakia
127. Sri Lanka
128. Albania
129. Brunei Darussalam
130. Djibouti
131. Mauritius
132. Sudan
133. Afganistan
134. Bangladesh
135. Kuba
136. Yordania
137. Madagaskar
138. Nikaragua
139. Pakistan
140. Qatar
141. Arab Saudi
142. Serbia
143. Uni Emirat Arab
144. Zambia
145. Aljazair
146. Bahrain
147. Indonesia
148. Irak
149. Kuwait
150. Libya
151. Malaysia
152. Mauritania
153. Maroko
154. Somalia
155. Tunisia
156. Turki
157. Yaman
158. Iran.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)