Israel Ultimatum Hamas: Terima Proposal Gencatan Senjata atau Hancur di Tanah Gaza

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Israel di bawah kepemimpinan Benyamin Netanyahu mengeluarkan ultimatum tegas kepada Hamas, menuntut kelompok tersebut segera menerima proposal gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat.

Pemerintah Israel menyampaikan bahwa jika Hamas tidak menyerah sekarang, maka seluruh kekuatan militer akan digerakkan tanpa batas waktu hingga Hamas “tidak lagi menjadi ancaman.”

Gertakan ini diungkap Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz di tengah upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir 20 bulan di Gaza.

"Para pembunuh Hamas kini akan dipaksa untuk memilih: menerima persyaratan 'Kesepakatan Witkoff' untuk pembebasan para sandera atau dimusnahkan," ujar Katz, mengacu pada proposal yang diajukan oleh utusan AS, Steve Witkoff, dikutip dari The Guardian.

Pemerintah Israel telah berulang kali mengatakan bahwa penghancuran Hamas merupakan tujuan utama perang.

Oleh karenanya Israel mendesak Hamas untuk menerima proposal gencatan senjata yang dirancang bersama Amerika Serikat.

Adapun ancaman ancaman akan menghancurkan Hamas telah dilontarkan Israel sejak perang di Gaza pecah pada 7 Oktober 2023, namun sampai saat ini tak berhasil.

Ultimatum ini mencerminkan sikap Israel yang semakin keras setelah berbulan-bulan konflik dan negosiasi yang tidak membuahkan hasil.

Isi Lengkap Proposal Gencatan Senjata

Menurut rincian perjanjian yang diusulkan, yang dipresentasikan kepada Israel pada malam sebelumnya, tahap awal akan melibatkan gencatan senjata selama 60 hari.

Baca juga: Usulan Gencatan Senjata AS Diterima Israel, Hamas Diminta Bebaskan Sandera, Bantuan Segera Masuk

Selama periode ini, sepuluh tawanan yang masih hidup akan dibebaskan, bersama dengan sisa-sisa dari 18 tawanan lainnya, dalam dua tahap selama satu minggu.

Rencana tersebut juga menyerukan pemulihan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, yang akan dikoordinasikan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi internasional lainnya.

Selain itu, Israel akan membebaskan para tahanan Palestina, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pada tahap-tahap perundingan sebelumnya.

Sementara pasukan Israel akan tetap ditempatkan di sepanjang Koridor Philadelphia, mereka akan menarik diri dari Koridor Morag di Rafah.

Lebih lanjut, Israel turut berkomitmen untuk menyetujui perjanjian pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Pengiriman dan distribusi bantuan akan dikoordinasikan melalui jalur yang telah ditetapkan, termasuk PBB dan Bulan Sabit Merah, dan akan terus berlanjut tanpa henti selama gencatan senjata.

Hamas Pertimbangkan Usulan

Menanggapi desakan gencatan senjata yang diajukan AS, Hamas menuturkan bahwa pihaknya masih meninjau usulan tersebut.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mempertahankan sikap positif terhadap setiap inisiatif atau usulan yang dapat mengarah pada penghentian perang dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.

“Pimpinan gerakan Hamas telah menerima proposal baru Witkoff dari para mediator dan saat ini sedang mempelajarinya,” kata Hamas

“Kami bertanggung jawab, dengan cara melayani kepentingan rakyat kami, memberikan bantuan, dan mencapai gencatan senjata permanen di Jalur Gaza,” imbuhnya.

Untuk menjamin keberlangsungan gencatan senjata,  Juru bicara Hamas, Jihad Taha, mengatakan bahwa kelompok-kelompok perlawanan Islam meminta mediator Amerika Serikat, Steve Witkoff, untuk memberikan jaminan tertulis yang serius terkait penghentian perang Israel di Jalur Gaza

Permintaan agar Israel memberikan jaminan tertulis yang serius terkait penghentian perang di Jalur Gaza dalam kesepakatan gencatan senjata Witkoff muncul karena kurangnya kepercayaan.

Serta pengalaman masa lalu yang membuat pihak Palestina, khususnya Hamas, merasa skeptis terhadap niat Israel.

Oleh karena itu, Hamas dan faksi lain di Gaza menuntut jaminan tertulis sebagai bukti komitmen yang lebih kuat.

Jaminan tertulis dianggap sebagai cara untuk memastikan gencatan senjata benar-benar berujung pada penghentian permanen perang.

(Tribunnews.com / Namira)