Komisi I DPR Dorong Indonesia Jadi Juru Damai Konflik India-Pakistan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, mendorong Indonesia jadi juru damai konflik dua negara tetangga, India dan Pakistan.

"Baik India maupun Pakistan adalah negara sahabat Indonesia, tentu kita prihatin jika terjadi konflik bersenjata antarkedua negara tersebut," ujar Sukamta kepada wartawan, Sabtu (10/5/2025).

Sukamta menilai Indonesia bisa ambil peranan untuk membantu meredakan konflik India-Pakistan. 

"Pemerintah Indonesia bisa proaktif tampil sebagai juru damai dengan melakukan upaya mediasi perdamaian antara India dan Pakistan. Maka Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama regional Asia tentu diharapkan bisa tampil aktif menjadi mediator," ujar Sukamta.

"Selain karena hubungan persahabatan Indonesia dengan kedua negara, Amerika Serikat yang selama ini berperan menekan India dalam konflik-konflik terdahulu, saat ini sedang dihadapkan dengan berbagai persoalan dalam dan luar negeri, termasuk di dalamnya saat ini duta besar AS di India sejak Trump terpilih masih vakum," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sukamta berharap perseteruan India dan Parkistan tidak berlanjut atau berkepanjangan. 

"Karena jika konflik meluas, tidak hanya kedua negara yang akan merasakan dampaknya. Secara regional tentu juga akan berpengaruh," ujar Legislator PKS itu.

Oleh sebab itu, dia menilai tidak ada cara lain selain menahan diri dan berusaha menyelesaikan permasalahan di meja perundingan. 

"Konflik bersenjata akan menimbulkan korban sipil, menghancurkan fasilitas umum dan mengganggu perekonomian," tambahnya.

Baca juga: Konflik India-Pakistan Bawa Berkah Bagi Produsen Alat Tempur China, Mayoritas Saham Melonjak Tajam

Sukamta juga menyoroti analisis yang menyebut skenario terburuk konflik India dan Pakistan adalah penggunaan senjata nuklir oleh kedua negara. 

Menurutnya, hal itu sangat kecil terjadi lantaran kedua negara memiliki kebijakan dan mendeklarasikan tidak akan menggunakan nuklir terlebih dahulu.

"Juga ada histori, beberapa konflik terkait wilayah Khasmir dan perbatasan selama ini tidak meluas dan mampu diselesaikan di meja perundingan," kata dia.

Serangan udara India di wilayah Kashmir, tepatnya di sepanjang Garis Kontrol (Line of Control/LoC) perbatasan Pakistan telah menewaskan 43 orang. 

Dilansir dari AP news, militer Pakistan melaporkan sebanyak 31 orang tewas di wilayah Kashmir yang dikelola Pakistan dan provinsi Punjab di negara itu.

Sementara itu, New Delhi mengklaim 12 orang tewas akibat penembakan yang dilakukan oleh militer Pakistan.

Aksi saling serang ini terjadi dua pekan setelah India menuding Pakistan terlibat dalam serangan militan yang menewaskan 26 wisatawan Hindu (sebagian besar turis India) di Kashmir pada 22 April lalu.

Menurut India, serangan yang menyasar sembilan lokasi di Kashmir ini mereka yakini sebagai "kamp-kamp teroris" Pakistan.

Dalam pernyataan persnya, Kedutaan Besar India di Amerika Serikat menyatakan bahwa "India memiliki petunjuk yang kredibel, masukan, kesaksian dari para korban dan bukti-bukti lain yang mengarah pada keterlibatan teroris berbasis di Pakistan.”

Dalam keterangan pers itu, India juga mengklaim bahwa serangan yang dilakukan sudah terukur, bertanggung jawab, dan dirancang untuk tidak eskalatif.

Namun, Pakistan dengan tegas membantah tuduhan India terkait keterlibatan mereka dalam serangan terhadap wisatawan Hindu.

Komite Keamanan Nasional Pakistan menyatakan bahwa negara mereka memiliki hak untuk “membela diri, pada waktu, tempat, dan cara yang akan mereka pilih.”

Dalam pernyataan yang sama, Komite Keamanan Nasional Pakistan menyebut serangan India dilakukan “dengan dalih palsu tentang keberadaan kamp-kamp teroris imajiner.”

Pakistan menyatakan bahwa serangan tersebut justru menghantam permukiman sipil yang mengakibatkan kerugian jiwa dan materi.

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyatakan negaranya akan "membalas dendam" atas kematian warga akibat serangan rudal India, dan menyebut tindakan India sebagai panggilan untuk "berperang”.

Pakistan juga mengklaim telah menembak jatuh lima jet tempur India.

Perdana Menteri Sharif kemudian memuji angkatan bersenjata negaranya karena berhasil menembak jatuh jet-jet India setelah meluncurkan rudal tetapi masih berada di wilayah udara India.

Sharif menegaskan bahwa negaranya akan membalaskan dendam para korban yang tewas.

Tetapi ia tidak memberi rincian sejauh mana Pakistan akan membalaskan dendam tersebut, sehingga menimbulkan kekhawatiran internasional bahwa akan terjadi eskalasi lebih lanjut antara kedua negara yang memiliki persenjataan nuklir ini. 

“Pakistan memiliki hak untuk merespons tindakan perang yang dipaksakan oleh India, dan respon ini memang sedang diberikan,” ujar sang Perdana Menteri, ia kemudian menuding India bertindak atas dasar arogansi.

Baca juga: Alasan Pakistan Hanya Jatuhkan 5 Jet India, Karena Ada Instruksi Hanya Bidik Jet India yang Menembak

Analis Asia Selatan Michael Kugelman menilai bahwa serangan ini merupakan salah satu serangan dengan intensitas tertinggi yang dilancarkan Indiaterhadap rivalnya dalam beberapa tahun terakhir. 

Ia juga memperingatkan bahwa respons Pakistan “pasti akan memberikan pukulan yang keras.”

“Ini adalah dua militer yang kuat, dengan senjata nuklir sebagai penangkal, mereka tidak takut untuk mengerahkan kekuatan militer konvensional dalam jumlah yang cukup besar untuk melawan satu sama lain. Risiko eskalasi itu nyata,” kata Kugelman. 

Menyikapi situasi yang memanas ini, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa konflik ini “sangat mengerikan” dan mendesak kedua belah pihak untuk segera menghentikan kekerasan.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan agar kedua belah pihak dapat menahan diri karena dunia tidak dapat “membiarkan konfrontasi militer” antara India dan Pakistan. Negara tetangga, Cina, juga menyerukan ketenangan. 

Sejauh ini, Beijing merupakan investor terbesar Pakistan dan memiliki beberapa perselisihan perbatasan dengan India, termasuk satu perselisihan di bagian timur laut wilayah Kashmir.