Selasa, 7 Oktober 2025

Konflik Palestina Vs Israel

Hamas Tunda Perundingan Gencatan Senjata Gaza, Tunggu Israel Bebaskan 620 Tahanan Palestina

Hamas mengumumkan penundaan seluruh negosiasi gencatan senjata gara-gara Israel tunda pembebasan 620 sandera Palestina.

khaberni/tangkap layar
AL QASSAM BERBARIS - Tangkap layar Khaberni yang menunjukkan petempur Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, berbaris di lokasi pembebasan 3 sandera Israel, di Khan Yunis, Sabtu (15/2/2025). Hamas menunda negosiasi gencatan senjata gara-gara Israel tunda pembebasan 620 sandera Palestina. 

Pertemuan ini akan menghidupkan kembali dialog langsung antara Uni Eropa dan pemerintah Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Saar dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, bakal memimpin pertemuan Dewan Asosiasi Uni Eropa-Israel, yang menjadi sesi pertama sejak 2022.

Pembicaraan kali ini akan berfokus pada situasi kemanusiaan di Gaza, hubungan Israel-Palestina, dan perubahan dinamika regional.

"Dewan Asosiasi hari Senin merupakan kesempatan penting untuk menegaskan kembali dan memperkuat kemitraan antara Israel dan Uni Eropa," kata Duta Besar Israel untuk Uni Eropa, Haim Regev kepada Reuters.

Tank-Tank Israel Berpatroli di Tepi Barat

Kehadiran tank lapis baja Israel di Tepi Barat telah memicu kecaman dari Al-Haq, sebuah organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Ramallah.

Organisasi ini menyebutkan bahwa intensitas "serangan militer brutal Israel di Tepi Barat utara" tengah meningkat.

Al-Haq menyatakan bahwa lebih dari 40.000 warga Palestina telah dipaksa meninggalkan rumah mereka di wilayah Tepi Barat yang diduduki sejak dimulainya gencatan senjata di Gaza.

Mereka mendesak adanya "intervensi internasional yang mendesak" untuk menghentikan kekerasan tersebut.

“Peningkatan serangan Israel di Tepi Barat merupakan bagian dari rencana kolonial pemukim untuk secara sah mencaplok wilayah tersebut,” ungkap Al-Haq. 

Organisasi ini juga mengingatkan bahwa sebuah pendapat penasehat dari Mahkamah Internasional pada bulan Juli menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa Israel segera mengakhiri pendudukan ilegal di wilayah tersebut.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved