UE Belum Tentukan Sikap soal Jaminan Keamanan bagi Ukraina

Istana Elysee berubah menjadi pusat koordinasi krisis Eropa pada Senin (12/2), ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron mengundang para pemimpin utama Eropa untuk memastikan bahwa masa depan mereka tidak ditentukan semata oleh pihak luar.

UE masih berusaha memahami langkah Presiden AS Donald Trump yang membuka pembicaraan sepihak dengan Rusia terkait perang di Ukraina, tanpa berkonsultasi terlebih dahulu.

Macron, yang memposisikan diri sebagai motor penggerak Eropa, menggelar pertemuan darurat untuk menyusun strategi pertahanan, di tengahredupnya jaminan keamanan AS.

Sejak awal, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan bahwa pertemuan ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan keputusan konkret. Tapi, kenyataannya pertemuan tersebut justru menciptakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban mengenai strategi Eropa.

Perdebatan Soal Jaminan Keamanan

Sebagian besar pemimpin yang hadir di Paris kembali menegaskan komitmen untuk terus memberikan dukungan politik, militer, dan finansial bagi Ukraina. Mereka juga menolak kesepakatan soal Ukraina yang dibuat tanpa keterlibatan UE.

Namun, Prancis, Jerman, Denmark, Belanda, Spanyol, Inggris, Polandia dan Italia gagal menyepakati jaminan keamanan seperti apa yang dapat diberikan Eropa dalam skenario kesepakatan damai bagi Ukraina.

Kanselir Jerman Olaf Scholz mengungkapkan kekesalannya saat ditanya mengenai kemungkinan pengerahan pasukan penjaga perdamaian Eropa ke Ukraina.

”Semua berbicara tentang kemungkinan perdamaian anpa melibatkan Ukraina, tanpa persetujuan Ukraina, dan tanpa Ukraina berada di meja perundingan," kata Scholz. "Perdebatan ini tidak tepat, pada waktu yang salah, dan tentang topik yang salah. Kita belum berada di titik perdamaian, kita masih berada di tengah perang brutal yang dilakukan oleh Rusia."

Komentar Scholz bertentangan dengan ucapan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, yang mengatakan siap mempertimbangkan pengiriman pasukan Inggris ke Ukraina di masa depan.

Sementara itu, Frederiksen mengatakan bahwa Denmark terbuka "untuk banyak opsi", meski sebagian besar masih harus diklarifikasi.

Sedangkan Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian Polandia ke Ukraina.

Seorang pejabat Uni Eropa mencoba meredakan perbedaan pandangan dengan menyimpulkan bahwa, "Kami siap memberikan jaminan keamanan, dengan syarat dan mekanisme yang masih perlu dibahas, tergantung pada tingkat dukungan dari Amerika Serikat."

Tekanan Baru di Tengah Ketidakpastian di AS

Sebagian besar negara Eropa terkesan ingin menunda pembicaraan tentang pengerahan pasukan penjaga perdamaian hingga kondisi lebih memungkinkan. Namun, AS sudah lebih dulu menetapkan rencananya.

Pekan lalu, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan bahwa tidak akan ada tentara AS yang terlibat. Sebaliknya, dia menyebutkan bahwa pasukan dari negara-negara Eropa maupun non-Eropa yang "kapabel" bisa dikirim untuk mengawal gencatan senjata di masa depan.

Yang menjadi perhatian utama, Hegseth menegaskan bahwa pasukan tersebut tidak akan dilindungi oleh jaminan keamanan dari AS.