Rencana Trump Relokasi Warga Gaza Ancam Stabilitas di Mesir dan Yordania?

Di Yordania, kekhawatiran ini agak berbeda, kata Edmund Ratka. Setelah berakhirnya perang Gaza, raja dan pemerintah di Amman akan kesulitan meyakinkan penduduk tentang niat mencapai konsensus dan perdamaian dengan Israel. Perjanjian damai Israel-Yordania tahun 1994 disepakati dengan harapan bahwa Palestina suatu hari akan memiliki negara mereka sendiri.

"Namun, jika proyek negara Palestina sudah mati maka di mata banyak warga Yordania, hubungan dengan Israel harus dikaji ulang secara mendasar. Dan usulan terbaru Trump untuk pemindahan penduduk juga ditafsirkan ke arah ini."

Mengingat pengalaman historis pengungsian dan pengusiran, tidak seorang pun di Yordania percaya bahwa relokasi warga Palestina ke negara tetangga hanya bersifat sementara.

Pengusiran warga Palestina sebagai garis merah

"Pemerintah di Amman selalu menyebut pengusiran warga Palestina dari tanah airnya sebagai garis merah," kata Ratka. "Jika dia menyerah sekarang, dia akan terlihat lemah dan tidak berpengaruh di mata rakyatnya sendiri, tetapi juga di mata dunia internasional."

Hal serupa berlaku di Mesir, kata Stephan Roll. "Mesir ingin tetap hadir, khususnya dalam hal rekonstruksi dan kepentingan ekonomi. Dalam hal ini, Kairo kemungkinan akan mencoba mempengaruhi Trump dan mendukung rencananya, untuk sebanyak mungkin mengurangi imbasnya."

Terlepas dari semua kritikan, Trump benar ketika mengemukakan satu hal, kata Roll: "Jalur Gaza hancur total. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk membangunnya kembali. Di mana orang-orang Palestina akan tinggal sampai saat itu?"

Catatan: Artikel ini dilengkapi dan direvisi pada tanggal 30 Januari 2025 dan diadaptasi ke Bahasa Indonesia.