Ratusan Dokter Demo dan Ancam Mogok Kerja, PM Korsel Minta Mereka Tetap Layani Pasien

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo pada hari Minggu minta para dokter untuk tetap melayani pasien di tengah pemogokan yang akan mereka lakukan sebagai protes atas keputusan pemerintah untuk menaikkan kursi pendaftaran sekolah kedokteran.

Menurutnya, apabila para dokter serentak melakukan aksi mogok kerja, maka tidak ada yang melayani pasien di fasilitas kesehatan.

“Jika dokter benar-benar mengambil tindakan yang mengakibatkan kekosongan layanan kesehatan, maka kerugiannya akan menimpa masyarakat,” kata Han dalam sebuah pernyataan, dikutip dari YonHap News Agency.

Ia menjelaskan, apabila fasilitas kesehatan kosong akibat tidak ada dokter yang bertugas, maka berdampak buruk bagi masyarakat.

“Kekosongan layanan kesehatan akibat tindakan kolektif adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi, karena hal ini merenggut nyawa dan kesehatan masyarakat," jelasnya.

Han menekankan bahwa upaya pemerintah untuk mereformasi sektor medis hanya dapat berhasil jika negara tersebut memiliki lebih banyak dokter.

Sebelumnya, pemerintah Korea Selatan memiliki rencana untuk menambah 2.000 kuota mahasiswa baru sekolah kedokteran pada tahun depan.

Keputusan tersebut mendapat kecaman dari para dokter di Korea Selatan.

Para dokter di Korea Selatan mengancam akan mengadakan pemogokan besar-besaran dan tindakan lain yang bertentangan dengan keputusan pemerintah.

Menurut TIME, Pemogokan ini direncanakan oleh 2.700 dokter peserta pelatihan, yang merupakan 37 persen dari total dokter di rumah sakit dan merupakan dokter inti dalam tugas darurat.

Tidak hanya itu, dokter peserta pelatihan dari lima rumah sakit umum besar di Seoul mengatakan bahwa mereka akan menyerahkan surat pengunduran diri pada hari Senin.

Baca juga: Pertama Kalinya, Korea Utara Retas E-mail Ajudan Presiden Korea Selatan

Han kemudian menjelaskan bahwa kebutuhan dokter tambahan ini akan sangat bermanfaat kedepannya bagi fasilitas kesehatan di Korea Selatan.

Selain itu, ia juga menjelaskan untuk mendidik dokter spesialis membutuhkan waktu yang lama, sehingga harus diputuskan secepat mungkin.

“Mengingat waktu yang dibutuhkan untuk mendidik dokter spesialis, kita tidak bisa lagi menunda kenaikan ini. Tidak hanya pasien yang menua, tapi juga para dokter,” kata Han.

Meskipun begitu, Han menegaskan bahwa pemerintah tetap akan memberikan insentif pada dokter.

Ia jiha akan membatasi pertanggungjawaban apabila adanya malpraktik.

Sementara Menteri Kesehatan Cho Kyoo-hong mengatakan pemerintah terbuka untuk melakukan pembicaraan dengan para dokter.

Ia meminta kepada para dokter untuk tidak mengambil tindakan kolektif.

"Sangat disesalkan bahwa Organisasi Medis Korea mengambil jalur protes,” kata Cho.

“Kami mendesak staf medis untuk mendukung pasien, dan pemerintah akan terus membuka pintu untuk dialog," tambahnya.

Untuk menghindari cuti massal, Wakil Menteri Kesehatan Park Minsoo mengatakan akan memberi larangan pada dokter-dokter di 221 rumah sakit pelatihan .

Menurut data dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, Korea Selatan memiliki salah satu rasio dokter terhadap populasi terendah di negara maju.

Meskipun begitu, dokter di Korea Selatan merupakan salah satu dokter di negara maju yang memiliki bayaran terbaik.

Sementara upaya pemerintah untuk menambah kuota sekolah kedokteran bukanlah pertama kalinya.

Sebelumnya, pemerintah Korea Selatan berupaya akan menambak kuota kedokteran karena 80 persen dokter peserta pelatihan melakukan mogok kerja selama sekitar satu bulan di tengah merebaknya Covid-19 pada tahun 2020.

(Tribunnews.com/Farrah Putri)

Artikel Lain Terkait Korea Selatan