Bolivia memutus hubungan diplomatik dengan Israel, Kolombia dan Cile tarik duta besar

Pemerintah Bolivia telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel lantaran tindakan militer Israel di Gaza yang mereka sebut “agresif dan tidak proporsional”.

Wakil Menteri Luar Negeri Bolivia, Freddy Mamani, mengatakan Bolivia menyerukan gencatan senjata dan akan memasok bantuan ke Jalur Gaza yang diblokade Israel.

Bolivia adalah negara Amerika Latin pertama yang memutuskan hubungan dengan Israel sebagai protes atas aksi militer Israel ke Jalur Gaza.

Pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel bukan hal anyar bagi Bolivia. Pada 2009 silam, di bawah kepemimpinan Presiden Evo Morales, negara tersebut melakukan aksi serupa untuk memprotes tindakan Israel di Gaza.

Bolivia baru memulihkan hubungan diplomatik dengan Israel pada 2019.

Berdasarkan situs pemerintah Israel, ada sebanyak 29 negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Jumlah itu kini genap menjadi 30 negara dengan masuknya Bolivia ke dalam daftar tersebut.

Selain Bolivia, negara-negara yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel mencakup, antara lain Indonesia, Brunei, Malaysia, Iran, Pakistan, Arab Saudi, dan Qatar.

Presiden Kolombia dan Brasil juga sama-sama mengkritik tindakan Israel di Gaza.

Presiden Kolombia, Gustavo Petro, meminta duta besar Israel untuk meninggalkan negaranya tapi kemudian menarik kembali komentarnya.

Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mendesak gencatan senjata. Lula juga mengunggah komentar melalui X setelah muncul laporan terkait serangan udara baru Israel di Gaza: "Kami melihat, untuk pertama kalinya, sebuah perang yang mayoritas korbannya adalah anak-anak... Hentikan! Demi Tuhan, hentikan! "

Mayoritas dari 8.500 orang yang tewas akibat serangan Israel ke Gaza, sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, adalah orang dewasa. Namun, 3.500 di antara mereka adalah anak-anak.

Israel telah mengebom Jalur Gaza sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober yang menewaskan 1.400 orang dan menyebabkan sedikitnya 239 orang disandera.

Mamani mengatakan pemerintah Bolivia mengambil keputusan tersebut "sebagai penolakan dan kecaman atas serangan militer Israel yang agresif dan tidak proporsional yang terjadi di Jalur Gaza".

Mamani menyerukan gencatan senjata dan mengatakan negaranya menginginkan diakhirinya blokade Israel yang mencegah “masuknya makanan, air, dan elemen penting lainnya bagi kehidupan.”

Amerika Serikat mengatakan pada Selasa (31/10) bahwa 66 truk telah mengirimkan bantuan ke Gaza, namun sejumlah badan amal memperingatkan bahwa itu tidak akan cukup.

Sebagai gambaran, menurut Komisaris Jenderal lembaga bantuan PBB (UNRWA), Philippe Lazzarini, sekitar 500 truk memasuki Gaza setiap hari sebelum terjadi pertikaian Israel dan Hamas.

Hamas menyambut keputusan Bolivia

Pengumuman pemutusan hubungan dengan Israel terjadi sehari setelah Presiden Bolivia, Luis Arce, bertemu dengan duta besar Otoritas Palestina di La Paz, Mahmoud Elalwani.

Pada Senin (30/10), Presiden Bolivia Luis Arce menggambarkan tindakan Israel di Gaza sebagai “kejahatan perang”.

Namun, para pejabat Bolivia tidak menyebutkan serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.

Menanggapi keputusan pemerintah Bolivia, kelompok Hamas mengeluarkan pernyataan yang menyambut baik langkah tersebut.

Hamas mengundang negara-negara Arab yang "telah menormalisasi hubungan mereka dengan Israel" untuk melakukan hal yang sama, seperti dikutip kantor berita AFP.

Kolombia dan Cile tarik duta besar untuk Israel

Pada Selasa (31/10) malam, Presiden Kolombia, Gustavo Petro, menyatakan dirinya telah menarik duta besar negaranya untuk Israel, Margarita Eliana Manjarrez Herrera.

Dalam pesan yang dipublikasikan di jaringan X, Gustavo Petro mengatakan: "Saya telah memutuskan untuk memanggil duta besar kami di Israel untuk berkonsultasi. Jika Israel tidak menghentikan pembantaian rakyat Palestina, kami tidak bisa berada di sana."

Selama dua dekade terakhir dan sebelum Petro berkuasa, Kolombia dianggap sebagai salah satu mitra utama Israel di Amerika Latin.

Presiden Cile, Gabriel Boric, juga mengumumkan pada hari Selasa (31/10) melalui X bahwa ia memanggil duta besar negaranya untuk Israel, Jorge Carvajal, untuk berkonsultasi. Dia menyebut pemanggilan itu dilakukan “mengingat pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang tidak dapat diterima yang dilakukan Israel di Jalur Gaza."

“Cile mengecam keras dan mengamati dengan penuh keprihatinan bahwa operasi militer ini – yang dalam perkembangannya memuat hukuman kolektif terhadap penduduk sipil Palestina di Gaza – tidak menghormati norma-norma dasar Hukum Internasional, seperti yang ditunjukkan dari 8.000 korban warga sipil, kebanyakan perempuan dan anak-anak,” katanya.

Cile adalah negara yang menampung komunitas warga Palestina terbesar di luar Timur Tengah.