Investigasi: Sejumlah Pekerja Migran Jadi Korban Eksploitasi Diplomat

Uang sebesar €83.000 (Rp1,37 miliar) yang hilang karena gajinya yang tidak dibayarkan, sebenarnya bisa membiayai banyak impiannya. Uang itu bisa membantu menyekolahkan anak perempuan dan saudara-saudaranya serta memungkinkannya untuk mewujudkan cita-citanya untuk memiliki bisnis sendiri. "Saya tidak takut dengan [mantan majikan saya]. Saya memperjuangkan hak-hak saya. Ketika menyangkut hak-hak kita, kita harus benar-benar memperjuangkannya," kata Nunez.

Meskipun keadilan sulit didapatkannya, Nunez terus menceritakan kisahnya dengan penuh keyakinan, untuk menyampaikan pesan bahwa hal ini tidak boleh terjadi pada pekerja migran lainnya.

Profesor di bidang gender dan pembangunan di London School of Economics, Sharmila Parmanand mengatakan kepada DW bahwa keputusan penting Mahkamah Agung Inggris, yang memutuskan bahwa pekerjaan di rumah tangga diplomatik tidak dilindungi oleh kekebalan hukum, seharusnya menjadi standar baru untuk mengevaluasi kasus-kasus perdagangan orang.

"Ada kebutuhan untuk membangun sebuah sistem yang mengalihkan beban untuk menjamin hak-hak pekerja dari individu pekerja dan menuju solusi yang lebih struktural," pungkas Parmanand.

Laporan ini didukung oleh JournalismFund Europe's Modern Slavery Unveiled Grant Program dan Pulitzer Center.