Dukung Pembangunan Digital dan Dekarbonisasi Bagi Pemda, Pusat Jepang Alokasikan 18,4 Triliun Yen

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Skala pajak alokasi lokal (daerah) untuk tahun fiskal berikutnya, pemerintah telah melakukan penyesuaian akhir untuk mengamankan sekitar 18,4 triliun yen, yang lebih tinggi sekitar 300 miliar yen dari tahun lalu.

Tujuannya adalah  untuk mendukung upaya digitalisasi dan dekarbonisasi pemerintah daerah.

"Saat rancangan anggaran untuk tahun fiskal berikutnya dan FY2023 telah mencapai tahap akhir, pemerintah menyesuaikan jumlah total rekening umum ke tingkat 114 triliun yen," ungkap sumber Tribunnews.com Rabu (21/12/2022).

Dalam keadaan ini, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang telah mengadakan penyesuaian akhir untuk mengamankan sekitar 18,4 triliun yen pajak alokasi lokal untuk tahun fiskal berikutnya.

"Jumlah ini sekitar 300 miliar yen lebih besar dari tahun sebelumnya dan ini akan menjadi tahun kelima berturut-turut kenaikan alokasi anggaran tersebut."

Pajak alokasi lokal adalah mekanisme di mana pemerintah pusat melengkapi kekurangan pemerintah daerah yang tidak dapat menutupi sumber daya keuangan untuk layanan administrasi yang diperlukan dengan pendapatan pajak mereka sendiri.

"Seiring bertambahnya usia penduduk, beban biaya jaminan sosial pada pemerintah daerah semakin meningkat. Kami berusaha untuk mengamankan pajak alokasi daerah."

Mengenai pajak alokasi lokal, Menteri Keuangan Suzuki dan Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Matsumoto  mengadakan negosiasi tingkat menteri pada tanggal 21 Desember ini untuk menyesuaikan skala akhir.

Sementara itu beasiswa (ke Jepang), belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang, serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif. Info lengkap silakan email: [email protected] dengan subject: Belajar bahasa Jepang.