Konflik Rusia Vs Ukraina
Keputusan Indonesia Kutuk Pencaplokan Rusia atas 4 Wilayah Ukraina Dipuji Inggris
Menurut Dubes Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins, Inggris dan Indonesia berdiri bersama dalam memberikan suara untuk resolusi.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Indonesia mengutuk aneksasi atau pencaplokan wilayah-wilayah di Ukraina yang dilakukan Rusia saat Pemungutan suara Majelis Umum PBB (UNGA) pada 13 Oktober 2022, mendapat dukungan Inggris.
Menurut Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins, Inggris dan Indonesia berdiri bersama dalam memberikan suara untuk resolusi tersebut.
Menurutnya kedua negara, telah turut serta dalam membela hukum internasional dan Piagam PBB bersama dengan sebagian besar negara di dunia.
"Pemungutan suara ini menyusul tujuh bulan kehancuran di mana ribuan orang Ukraina telah kehilangan nyawa mereka sebagai akibat dari invasi biadab dan berkelanjutan Rusia ke Ukraina," kata Jenkins dalam keterangannya, Jumat (14/10/2022).
Sebagaimana diketahui pemungutan suara tersebut mendapatkan dukungan dari 143 negara, termasuk Inggris, Indonesia dan serangkaian negara dari Afghanistan hingga Arab Saudi dan Yaman.
Baca juga: Ukraina Rebut Kembali 600 Pemukiman yang Diduduki Pasukan Rusia dalam Sebulan Terakhir
Hanya 5 negara, termasuk Rusia dan Belarusia, yang menolak.
Jenkins menyatakan peningkatan jumlah pemilih untuk resolusi tersebut menunjukkan persatuan internasional dalam mendukung prinsip-prinsip penting integritas teritorial dan kedaulatan.
Menurutnya pemungutan suara ini adalah bukti tak terbantahkan dari apa yang telah dilakukan Putin dan tindakannya mendorong negaranya lebih jauh ke dalam isolasi yang diakibatkan oleh perbuatannya sendiri.
Sementara dia menolak perdamaian, orang-orang di seluruh dunia menderita akibat harga makanan dan energi yang lebih tinggi dan tidak terjangkau, akibat perang yang diciptakan oleh Putin.
"Dan itu menunjukkan betapa terisolasinya Rusia sebagai akibat dari tindakan tercelanya di Ukraina, dan pengabaiannya yang terang-terangan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB," ujarnya.
